Sistem Komunikasi Indonesia (Pedesaan)

gunadarma-university

Dosen : Dr. Nuriyati Samatan

Disusun oleh :

Leo Susanto (NPM : 19810890)

Faiz Akhadiyah Trisnawati (NPM : 19810877)

Nurul Destiari (NPM : 19810904)

M. Fauzan Naufal (NPM : 19810897)

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS GUNADARMA

***

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk berkomunikasi. Hal ini tidak dibatasi oleh lingkungan geografis yakni baik di perkotaan atau di pedesaan. Namun hal ini tidak terealisasi dengan baik. Kemasukan sistem komunikasi amat nyata di daerah perkotaan terutam kota-kota besar. Contoh nyata dari hal tersbut dapat dilihat dari cepatnya pergantiamn jenis telepon seluler atau ponsel di daerah kota besar. Bila hal ini dikomparasi dengan situasi yang ada di pedesaan atau daerha terpencil atau daerah pedalaman amat kontradiktif. Beberapa desa di Indonesia amat tertinggal jauh perkembangan sistem komunikasinya bila dibandingkan dengan yang ada diperkotaan. Salah satu jawaban dari permasalahan tersebut adalah pembangunan tidak merata. Pembanguan cenderung hanya dilakukan di kota-kota besar. Hal ini dapat disebabkan bahwa pusat pemerintahan berada di kota. Pembangunan yang tidak merata ini menyebabkan kesenjangan sosial yang amat besar antara orang-orang yang tinggal di kota dan orang-orang yang tinggal di desa. Makalah ini akan mengulas bagaimana sistem komunikasi yang terjadi di pedesaan di Indonesia

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas sebagai kelompok utama dalam mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia khususnya dalam pokok bahasan Sistem Komunikasi Pedesaan di Indonesia.

1.3 Metode Penulisan

Metode penulisan makalah ini adalah pendeskripsisan mengenai sistem komunikasi yang ada di pedesaan di Indonesia. Sumber penulisan makalah ini adalah buku-buku terkait dan jurnal ilmiah serta beberapa tulisan di internet.

 1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan makalah ini secara teoritis adalah dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penulisan-penulisan ilmiah terkait dengan sistem komunikasi yang ada di pedesaan di Indonesia. Manfaat penulisan secara praktis adalah memberikan gambaran sistem komunikasi yang ada di pedesaan di Indonesia saat ini. Selain itu, secara praktis makalah ini juga dapat dijadikan acuan untuk melakukan proses pembangunan di daerah pedesaan.

BAB II

PEMBAHASAN

1.2  Konsep Sistem Komunikasi Pedesaan

1.2.1  Pengertian Sistem Komunikasi Pedesaan

          Komunikasi pedesaan mempunyai ciri khas tersendiri yaitu komunikasi yang lebih banyak dilakukan melalui komunikasi antarpersona. Definisi komunikasi interpersonal menurut Joseph A. Devito, komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan umpan balik . Hal ini disebabkan masyarakat desa hanya percaya kepada opinion leader dan belum percaya sepenuhnya dengan media massa yang sejalan dengan tingkat pendidikannya. Sistem komunikasi pedesaan dapat diartikan sebagai seperangkat hal terkait proses penyampaian pesan yang berhubungan satu sama lain dan membentuk suatu keseluruhan dalam lingkup pedesaan.

Secara geografis, sistem komunikasi Indonesia dibagi menjadi dua bagian besar yaitu sistem komunikasi pedesaan dan perkotaan. Masing- masing daerah memiliki ciri khas mendasar. Sistem komunikasi di pedesaan lebih kuat dalam menjalankan komunikasi interpersonal. Sedangkan sistem komunikasi di perkotaan lebih dipercayakan pada media massa.

1.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Sistem Komunikasi Pedesaan

Selain itu, masyarakat pedesaan bercirikan homogen, terbingkai dalam aturan-aturan nilai adat yang kuat dan sedikit tertutup. Keluar masuknya informasi dalam lingkungan tertumpu pada hubungan personal. Selain faktor verbal, komunikasi di pedesaan sangat tergantung pada kehadiran sosok opinion leader. Opinion leader adalah orang yang dipercaya menjadi titik tolak dan poros bagi masyarakat setempat.

Wujud nyata opinion leader akan ditemui pada sosok pemuka agama seperti Ustadz, Mubaligh, Pastor maupun sosok panutan seperti guru dan sesepuh. Opinion leader begitu sentral bagi berjalannya komunikasi pedesaan. Opinion leader secara garis besar dianggap sebagai orang yang lebih tahu sebagai pihak penerjemah pesan dari luar maupun ke dalam desa. Indonesia dengan ciri khasnya sebagai negara multietnis akan memiliki sistem komunikasi yang beraneka ragam dalam heterogenitas suku. Sekalipun teknologi komunikasi sudah berkembang pesat, tetapi dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang masih tinggal di pedesaan, maka peran opinion leader masih sangat besar. Tidak hanya terbatas berdasarkan sekup wilayah tetapi dapat berada dalam lingkungan pergaulan dan agama.

1.2.3 Pengertian Desa

Pengertian desa menurut Sutardjo Kartodikusuma adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan goegrafi ,sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut Paul H. Landis desa adalah wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri ciri sebagai berikut :

  1. mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal antara ribuan jiwa.
  2. ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan
  3. cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam seperti : iklim, keadaan alam ,kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan

Dalam kamus sosiologi, pengertian desa itu sendiri mengandung kompleksitas yang saling berkaitan satu sama lain diantara unsur-unsurnya, yang sebenarnya desa masih dianggap sebagai standar dan pemelihara sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti tolong menolong, keguyuban, persaudaraan, gotong royong, kepribadian dalam berpakaian, adat istiadat, kesenian kehidupan moral, susila dan lain-lain yang mempunyai ciri yang jelas.

 Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari definisi tersebut, sebetulnya desa merupakan bagian vital bagi keberadaan bangsa Indonesia. Vital karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia.

Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh. Memang hampir semua kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pembangunan desa mengedepankan sederet tujuan mulia, seperti mengentaskan rakyat miskin, mengubah wajah fisik desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memberikan layanan sosial desa, hingga memberdayakan masyarakat dan membuat pemerintahan desa lebih modern.

1.2.4 Jenis Masyarakat

1.      Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Adat istiadat adalah suatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosialnya. Jadi, masyarakat tradisional di dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya.

Kebudayaan masyarakat tradisional merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan alam dan sosial sekitarnya tanpa menerima pengaruh luar. Jadi, kebudayaan masyarakat tradisional tidak mengalami perubahan mendasar karena peranan adat-istiadat sangat kuat menguasai kehidupan mereka.  Masyarakat tradisional hidup di daerah pedesaan yang secara geografis terletak di pedalaman yang jauh dari keramaian kota. Masyarakat ini dapat juga disebut masyarakat pedesaan atau masyarakat desa. Masyarakat desa adalah sekelompok orang yang hidup bersama, bekerja sama, dan berhubungan erat secara tahan lama, dengan sifat-sifat yang hampir seragam. Istilah desa dapat merujuk pada arti yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandangnya. Secara umum desa memiliki 3 unsur, yaitu :

  1. daerah dan letak, yang diartikan sebagai tanah yang meliputi luas, lokasi dan batas-batasnya yang merupakan lingkungan geografis;
  2. penduduk; meliputi jumlah, struktur umur, struktur mata pencaharian yang sebagian besar bertani, serta pertumbuhannya.
  3. tata kehidupan; meliputi corak atau pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan warga desa.

Ketiga unsur dari desa tersebut tidak lepas satu sama lain, melainkan merupakan satu kesatuan. Secara sosiologis pengertian desa memberikan penekanan pada kesatuan masyarakat pertanian dalam suatu masyarakat yang jelas menurut susunan pemerintahannya. Bila kita amati secara fisik, desa diwarnai dengan kehijauan alamnya, kadang-kadang dilingkungi gunung-gunung, lembah-lembah atau hutan, dan umumnya belum sepenuhnya digarap manusia. Secara sosial kehidupan di desa sering dinilai sebagai kehidupan yang tenteram, damai, selaras, jauh dari perubahan yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, desa dianggap sebagai tempat yang cocok untuk menenangkan pikiran atau melepaskan lelah dari kehidupan kota. Akan tetapi, sebaliknya, adapula kesan yang menganggap masyarakat desa adalah bodoh, lambat dalam berpikir dan bertindak, sulit menerima pembaharuan, dan mudah ditipu.

Kesan semacam ini timbul karena masyarakat kota hanya mengamati kehidupan desa secara sepintas dan kurang mengetahui tentang kehidupan mereka sebenarnya. Namun demikian, perlu kita pahami bahwa tidak semua masyarakat desa dapat kita sebut sebagai masyarakat tradisional, sebab ada desa yang sedang mengalami perubahan ke arah kemajuan dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi, masyarakat desa yang dimaksud sebagai masyarakat tradisional dalam pembahasan ini adalah mereka yang berada di pedalaman dan kurang mengalami perubahan atau pengaruh dari kehidupan kota.

Ciri-ciri Masyarakat Tradisional

Ciri yang paling pokok dalam kehidupan masyarakat tradisional adalah ketergantungan mereka terhadap lingkungan alam sekitarnya. Faktor ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam itu. Jadi, masyarakat tradisional, hubungan terhadap lingkungan alam secara khusus dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu :

  1. hubungan langsung dengan alam, dan
  2. hehidupan dalam konteks yang agraris.

Dengan demikian pola kehidupan  masyarakat tradisional tersebut ditentukan oleh 3 faktor, yaitu

  1. ketergantungan terhadap alam,
  2. derajat kemajuan teknis dalam hal penguasaan dan penggunaan alam, dan
  3. struktur sosial yang berkaitan dengan dua faktor ini, yaitu struktur sosial geografis serta struktur pemilikan dan penggunaan tanah.

2. Masyarakat Transisi

Masyarakat transisi ialah masyarakat yang mengalami perubahan dari suatu tipe masyarakat ke tipe masyarakat yang lainnya. Misalnya masyarakat pedesaan yang mengalami transisi ke arah kebiasaan kota, yaitu pergeseran tenaga kerja dari pertanian, dan mulai masuk ke sektor industri. Ciri-ciri masyarakat transisi :

  1. adanya pergeseran dalam bidang kehidupan, misalnya pekerjaan, seperti pergeseran dari tenaga kerja pertanian ke sektor industri
  2. adanya pergeseran pada tingkat pendidikan. Sebelumnya tingkat pendidikan rendah, kemudian menjadi meningkat.
  3. mengalami perubahan ke arah kemajuan
  4. masyarakat sudah mulai terbuka dengan perubahan dan kemajuan zaman.
  5. tingkat mobilitas masyarakat tinggi.
  6. biasanya terjadi pada masyarakat yang sudah memiliki akses ke kota misalnya jalan raya.

3. Masyarakat Modern

Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini. Masyarakat modern relatif bebas dari kekuasaan adat-istiadat lama karena cenderung mengalami perubahan dalam perkembangan zaman dewasa ini. Perubahan-perubahan itu terjadi sebagai akibat masuknya pengaruh kebudayaan dari luar yang membawa kemajuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mencapai kemajuan itu masyarakat modern berusaha agar mereka mempunyai pendidikan yang cukup tinggi dan berusaha agar mereka selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seimbang dengan kemajuan di bidang lainnya seperti ekonomi, politik, dan hukum. Bagi negara-negara sedang berkembang seperti halnya Indonesia, umumnya masyarakat modern ini disebut juga masyarakat perkotaan atau masyarakat kota. Pengertian kota secara sosiologi terletak pada sifat dan ciri kehidupannya dan bukan ditentukan oleh menetapnya sejumlah penduduk di suatu wilayah perkotaan. Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa tidak semua warga masyarakat kota dapat disebut masyarakat modern, sebab banyak orang kota yang tidak mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan peradaban dunia masa kini, misalnya gelandangan atau orang yang tidak jelas pekerjaan dan tempat tinggal.

Ciri-ciri Masyarakat Modern

Alam tidak lagi hal yang amat vital dalam menunjang kehidupan mereka seperti yang dialami masyarakat tradisional. Sebaliknya alam dikendalikan dengan kemampuan pengetahuan mereka dalam menunjang kehidupan yang lebih baik. Masyarakat kota yang hidupnya mengalami gejala modernisasi umumnya hidup dari sektor industri, selain itu mereka juga hidup dari sektor perdagangan dan kepariwisataan. Jadi, kota yang sebagian besar warganya terlibat dalam kegiatan itu disebut kota industri. Sistem mata pencaharian sektor industri mempengaruhi segi-segi kehidupan sosial masyarakat modern antara lain mempengaruhi pembentukan sistem pelapisan sosial, organisasi sosial, pola-pola perilaku, nilai dan norma sosial, kekuasaan dan wewenang dan segi-segi kehidupan lainnya yang merupakan ciri-ciri masyarakat modern.

4. Masyarakat Pedesaan

Pengertian masyarakat pedesaan ialah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang ukurannya lebih kecil dari wilayah kota. Masyarakat desa adalah bentuk persekutuan abadi antara manusia dan institusinya dalam wilayah setempat yaitu tempat mereka tinggal yakni di rumah-rumah pertanian yang tersebar dan di kampung yang biasanya menjadi pusat kegiatan bersama. Masyarakat seperti ini sering pula disebut dengan masyarakat pertanian.

Ciri-ciri Masyarakat Pedesaan:

Roucek – Warren

  • hubungan antarwarga bersfiat akrab dan awet,
  • homogen dalam berbagai aspeknya,
  • mobilitas sosial rendah,
  • keluarga lebih dilihat fungsinya secara ekonomis sebagai unit produksi,
  • proporsi anak lebih besar
  1. Mayor Polak
  • bersifat kekeluargaan,
  • bersifat kolektif dalam pembagian dan pengerjaan tanah
  • bersifat kesatuan ekonomis, yaitu dapat memenuhi kebutuhan sendiri (subsistensi)
  1. Bauchman
  • jumlah penduduk kecil,
  • sebagian besar penduduk dari pertanian,
  • dikuasai alam,
  • homogen,
  • mobilitas rendah, dan
  • hubungan antar warga intim
  1. Talcott Parson
  • afektifitas : berhubungan dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan, dan kemesraan. Wujudnya berupa sikap tolong menolong terhadap orang lain,
  • orientasi kolektif : meningkatkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak (enggan) berbeda pendapat,
  • partikularisme  : semua hal yang berhubungan dengan apa yang khusus untuk tempat atau daerah tertentu saja, perasaan subjektif, rasa kebersamaan,
  • askripsi : berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang disengaja, tetapi lebih merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keharusan,
  • kekaburan (diffuseness) : sesuatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan antarpribadi, tanpa ketegasan yang dinyatakan secara eksplisit (tidak to the point).

5.      Masyarakat Perkotaan

Pengertian masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini.

Ciri-ciri Masyarakat Perkotaan :

  • pembagian kerja sudah terspesialisasi dengan jelas
  • organisasi sosial lebih berdasar pada pekerjaan dan kelas sosial daripada kekeluargaan
  • lembaga pemerintahan lebih maju berdasar teritoritum daripada kekeluargaan
  • terdapat sistem perdagangan dan pertukaran
  • mempunyai sarana komunikasi dan telekomunikasi yang lengkap
  • berteknologi yang rasional.

 Ciri-ciri masyarakat kota menurut Talcott Parson antara lain :

  • netralitas efektif, memperhatikan sikap netral, mulai sikap acuh tak acuh sampai tidak memperdulikan jika menurut pendapatnya tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan pribadinya.
  • orientasi diri, menonjolkan kepentingan pribadi dan tidak segan-segan menentang jika dirasa tidak cocok atau diasakan melanggar kepentingannya
  • universalisme, berpikir objektif, menerima segala sesuatu secara objektif
  • prestasi, suka mengejar prestasi, karena prestasi mendorong orang terus maju.
  • spesifitas, menujukkan sesuatu yang jelas dan tegas dalam hubungan antara pribadi, maksudnya niat dinyatakan secara langsung (to the point).

1.2.5 Tipologi Perkembangan Desa

  • Desa Tradisional (Pradesa). Pada masyarakat suku terasing yang masih bergantung pada alam (cara bercocok tanam, cara memasak makanan, cara pemeliharaan kesehatan) kondisi masyarakat relatif statis tradisional. Masyarakat tergantung pada keterampilan dan kemampuan pemimpin (kepala suku).
  • Desa Swadaya. Masyarakat sudah mampu mengolah alam untuk mencukup kebutuhan sendiri sudah mengenal sistem irigasi sehingga tidak tergantung curah hujan.
  • Desa Swakarsa (Desa peralihan). Masyarakat  sudah menuju ke arah kemajuan benih-benih demokrasi sudah mulai tumbuh (tidak lagi tergantung pada pemimpin) mobilitas sosial sudah mulai ada baik vertikal maupun horizontal
  • Desa Swasembada. Masyarakat sudah tergolong maju sudah mengenal mekanisasi dan teknologi ilmiah partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan sudah efektif.

2.2 Media Rakyat

2.2.1 Konsep Media Rakyat

          Pada masyarakat pedesaan dimana sebagian besar mereka adalah masyarakat tradisional terdapat berbagai media sosial sebagai sarana efektif untuk saling berinteraksi. Media ini telah sejak lama tumbuh dan berkembang bersama masyarakat dan menjadi media sosialisasi nilai-nilai antar warga masyarakat, bahkan dari generasi ke generasi. Media ini dikenal sebagai media rakyat. Media rakyat adalah media yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Media rakyat menganggap kepentingan rakyat sebagai hal yang paling utama. Media rakyat dari, oleh dan untuk rakyat di pedesaan,yang mengakar kuat di pedesaan. Menurut Berrigan (1979) media rakyat sebagai berikut:

  1. media masyarakyat adalah media yang bertumpu pada landasan yang lebih luas dari kebutuhan semua khalayaknya.
  2. media masyarakyat adalah adaptasi media untuk digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan.
  3. media rakyat adalah media yang menampung partisipasi masyarakat sebagai perencanaan, produksi dan pelaksana.
  4. media masyarakyat adalah sasaran bagi masyarakat untuk mengemukakan sesuatu.

Menurut Oepen (1988) fungsi-fungsi media rakyat adalah:

  1. memberi saluran alternatif sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengemukakan kebutuhan dan kepentingan mereka.
  2. berguna menyeimbangkan pemihakan kepada perkotaan yang tercermin dalam isi media.
  3. membantu menjembatani kesenjangan antara pusat dan pinggiran.
  4. mencegah membesarnya rasa kecewa, rasa puas diri dan keterasingan dikalangan penduduk daerah pedesaan.
  5. memberi fasilitas perkembangan keswadayaan, kemampuan menolong diri sendiri dan kemampuan mengambil keputusan sendiri.
  6. berguna bagi umpan balik, sistem pemantauan dan pengawasan suatu proyek tertentu.

            Media sosial adalah wahana komunikasi atau pertukaran informasi yang telah terpola dalam kehidupan sosial suatu komunitas masyarakat. Media sosial menuntut keterlibatan secara fisik individu dalam proses komunikasi (Sigman). Media sosial menggunakan komunikasi tatap muka dalam bentuk komunikasi antar personal maupun komunikasi kelompok. Disini proses keterlibatan anggota menjadi sangat penting. Media rakyat ini digambarkan sebagai media yang murah, mudah, bersifat sederajat, dialogis, sesuai dan sah dari segi budaya, bersifat setempat, lentur menghibur dan sekaligus memasyarakat serta sangat dipercaya oleh kalangan masyarakat pedesaan yang kebetulan menjadi kelompok sasaran utama (Oepen).

            Media rakyat sering muncul dalam bentuk kesenian daerah atau kebudayaan tradisonal daerah. Kesenian atau budaya daerah digunakan sebagai wahana untuk memperkenalkan dan memberikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat pedesaan. Karena warga masyarakat pedesaan masih menyukai dan membutuhkan budaya atau kesenian tradisional sebagai sebuah bentuk hiburan maka media ini juga menjadi sarana yang sangat tepat sebagai media tranformasi nilai-nilai, termasuk pesan-pesan pembangunan dari pemerintah. Pesan-pesan pembangunan disisipkan secara implisit dan kreatif sehingga terasa menyatu dengan media rakyat (Yuni Setyaningsih, 2000).

            Ada banyak macam media rakyat yang selama ini tumbuh dan berkembang di masyarakat, namun banyak pula yang hilang karena ditinggalkan penggemarnya dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pemilihan media rakyat yang mana yang bisa digunakan untuk menyebarluaskan ide-ide pembangunan adalah sangat penting untuk mendukung efektifitas pesan pembangunan. Pilihan hendaknya dijatuhkan pada media rakyat yang paling disukai oleh sebagian besar masayarakat setempat (Colleta dan Kayam).

            Media rakyat dalam bentuk seni rakyat (folk culture) diyakini dapat lebih mudah digunakan sebagai sarana menyebarluaskan informasi pembangunan karena media tersebut telah ada dan dekat dalam kehidupan masyarakat setempat. Dengan media rakyat, masyarakat akan ikut serta merasa memiliki atau terlibat dalam pembuatannya, sehingga memungkinkan tersampaikannya pesan-pesan pembangunan secara lebih efektif. Induksi nilai-nilai yang sifatnya evolutif dan menyatu dengan masyarakat dapat membuat masyarakat merasa tidak dipaksa untuk mengadopsi nilai-nilai baru.

            Upaya penyebaran informasi pembangunan yang disampaikan melalui media melalui media yang ada bagi setiap masyarakat bangsa berbeda-beda disebabkan oleh struktur dan sistem masyarakat yang berbeda pula. Bagi masyarakat bangsa yang sudah linier dalam arti pengertian berbagai masalah sudah diketahui dan dimiliki oleh bagian terbesar anggota masyarakat, komunikasi melalui media massa modern akan lebih menguntungkan, namun bagi masyarakat yang mempunyai struktur dan sistem sosial yang majemuk, penyebaran informasi melalui media massa masih memerlukan upaya dengan media tradisional yang ada dalam masyarakatnya (Rogers, 1971).

            Dalam komunikasi tradisional di pedesaan, penggunaan pertunjukan rakyat sebagai media komunikasi mempunyai potensi besar untuk mencapai rakyat banyak, terutama sekali karena media tersebut memiliki daya tarik yang sangat kuat dan berakar di tengah-tengah masyarakat. Media tradisional merupakan alat komunikasi yang sudah lama digunakan di suatu tempat (bersifat lokal) yaitu sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern dan sampai sekarang masih digunakan di daerah itu. Media ini akrab dengan khalayak yang beragam, kaya akan variasi, dengan segera tersedia, dan berbiaya rendah. Media ini dengan segala kelebihannya memiliki potensi yang dimiliki oleh pertunjukan rakyat dan sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi pembangunan, apalagi ketika dikhususkan pada saat otonomi daerah diberlakukan.

            Bila melihat tujuan komunikasi pembangunan yang tidak sekedar bagaimana terciptanya perubahan sikap, pendapat atau perilaku individu atau kelompok, melainkan perubahan masyarakat atau perubahan sosial (AS Achmad, 1997). Untuk itu, diperlukan berbagai sarana yang bisa memerankan posisi yang sangat penting tersebut, termasuk penggunaan media rakayat tradisional yang sudah ada. Disini, pemerintah diharapkan memberi tanggapan yang positif untuk memelihara dan mempertahankan setiap media rakyat ini bukan sekadar digunakan untuk fungsi hiburan masyarakat saja, tetapi dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam tujuan pembangunan nasional di negara kita.

2.2.1 Urgensi Media Rakyat

            Dengan melihat dan membandingkan sistem komunikasi yang ada di Indonesia serta kondisi realitas masyarakat yang mayoritas tinggal di daerah pedesaan mengharuskan kita untuk mencari media yang tidak massal dan agar tersedia suatu sistem yang mampu menyertakan dan memberi kesempatan kepada rakyat pedesaan di dalam perencanaan pembangunan lokal daerahnya termasuk mengenai otonomi daerah. Community Media for Rural Mobilization memberikan definisi tentang media rakyat sebagai media yang dikembangkan dan dikelola oleh orang-orang yang mempunyai nilai-nilai dan cita-cita atau kehendak yang sama di sebuah wilayah yang segi geografisnya kecil dan yang mengacu pada media yang melayani kelompok-kelompok sektoral.

Adapun proyek-proyek media rakyat yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut :

  1. melayani masyarakat yang dikenal
  2. pada mulanya bukan karena pertimbangan komersial
  3. mendorong demokrasi partisipasi yang mengakui adanya kemajemukan dalam masyarakat, dan karenanya bertentangan dengan rasialisme, perbedaan jenis kelamin dan sikap-sikap diskriminatif lainnya
  4. menawarkan kesempatan bagi setiap anggota masyarakat untuk memulai menjalin komunikasi, disamping ikut serta di setiap tahap proses perencanaan, produksi, distribusi dan evaluasi
  5. menggunakan teknologi tepat guna sampai ke tingkat pengguna yang tidak profesional bila ditilik dari segi ekonomi dan tidak menciptakan ketergantungan
  6. ada anggapan dasar bahwa mereka yang terlibat berhak dan berperan serta dalam artian ekonomi dan politik yang konteks kemasyarakatannya lebih luas daripada proses media rakyat lokal guna mewujudkan redistribusi kekuasaan
  7. beroperasi berdasarkan anggapan bahwa informasi dihasilkan sebagai pantulan kenyataan para peserta sendiri, bukan dari luar
  8. mendorong dan memperbaiki cara pemecahan masalah
  9. membantu orang dari berbagai peranan dan kewajiban dalam membangkitkan tindakan bersama
  10. pada awalnya diarahkan untuk memberi pelayanan umum, walaupun dapat juga media rakyat ini dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan
  11. menggunakan acuan atau indikator lainnya untuk menunjukkan jangkauan geografis seperti kilowatt dalam hal media berupa pemancar
  12. beroperasi sebagai badan otonom dan karenanya bebas dari pusat-pusat kekuasaan
  13. melokalisasikan isi program-programnya agar cocok dengan kebutuhan khusus khalayak sasaran
  14. menggunakan sumber daya komunikasi masyarakat setempat
  15. mempunyai jaringan hubungan dengan organisasi-organisasi masyarakat lokal lainnya sebagai sumber atau sumber daya media rakyat

Dengan kondisi kebanyakan masyarakat tinggal di daerah pedesaan, media rakyat bisa memberi saluran alternatif sebagai sarana bagi rakyat untuk mengemukakan kebutuhan dan kepentingan mereka. Media rakyat dapat berguna menyeimbangkan pemihakan kepada darah perkotaan yang tercermin dalam isi media massa. Media rakyat akan membantu menjembatani kesenjangan antara pusat dan pinggiran dan mencegah membesarnya rasa kecewa, rasa puas diri dan keterasingan di kalangan penduduk pedesaan. Program-program pemerintah tentang informasi, pendidikan, komunikasi juga otonomi dapat berfungsi dengan seimbang karena dukungan partisipasi langsung masyarakat pedesaan. Sehingga target yang dicapai dapat terlaksana dengan optimal.

Pada intinya sistem komunikasi massa dengan media modern sama sekali tidak menggantikan sistem komunikasi tradisional yang didasarkan pada jaringan antar perorangan. Sebaliknya, sistem komunikasi tradisional dengan media rakyat tampak nyata di daerah-daerah pedesaan dan bahkan dalam derajat yang tinggi di perkotaan. Bahkan untuk menyebutnya sebagai perbedaan, media tradisional dan media kelompok mendorong adanya interaksi sosial sedangkan media massa biasanya justru menghalanginya. Jadi, dengan kendala-kendala pada harga, daya jangkau, liputan dan isi pesan media massa tidak memegang peranan penting dalam kegiatan komunikasi pembangunan termasuk pada otonomi daerah bagi rakyat pedesaan Indonesia, dan bahkan belum pula berperan pada masa-masa dekat mendatang (Susanto 1978; Dahlan 1978, 1984). Strategi komunikasi tak dapat dikatakan menyeluruh bila mengabaikan media tradisional, yang harus dimasukkan dalam jajaran bersama dengan saluran-saluran komunikasi yang lebih diterima secara umum.

Sebagai salah satu bentuk hiburan populer atau bentuk ekspresi artistik, maka media rakyat perlu dipelihara dan dikembangkan. Tujuan-tujuan di atas tidak harus cocok satu sama lain. Bagaimana pun masalah-masalah bisa muncul dalam situasi-situasi khusus. Media tertentu mungkin tidak cocok untuk tujuan-tujuan tertentu, dan tujuan-tujuan tertentu tidak dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan media rakyat khusus, atau media rakyat mana pun. Karena itu penting membuat kriteria untuk menyeleksi media dan pesan-pesan yang disampaikan.

2.2.2 Status dan Fungsi Media Rakyat

Media rakyat merupakan alat untuk mengubah nilai-nilai, sikap-sikap dan norma-norma untuk menyediakan iklim yang kondusif bagi kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan. Media rakyat merupakan metode untuk mempromosikan perilaku atau kebiasaan-kebiasaan tertentu. Tujuannya adalah, agar rakyat melakukan tindakan-tindakan khusus tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan dari kebijakan nasional (misalnya mengunjungi klinik, menanam dan penggunaan pupuk). Media rakyat merupakan saluran untuk mengemukakan informasi tentang teknik-teknik dan fasilitas yang tersedia yang dapat digunakan oleh rakyat untuk memecahkan masalah.

2.2.3 Bentuk-bentuk Media Rakyat

Bentuk-bentuk ekspresi tradisional diidentifikasikan meliputi penampilan seni-seni visual termasuk musik, lagu, drama, lakon pendek atau humor, pertunjukan boneka, pidato, bebunyian, pantomim, gosip, jokes, amsal, lukisan, sastra tertulis tertentu, patung keramik, kerajinan tangan, disain baju, serta bahan pola dan warna. Makna-makna simbolik sering menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan salah satu atau kombinasi mana saja dari bentuk-bentuk ekspresi seni tersebut, dan karenanya proses berpikir (the thought-processes), di balik seleksi bentuk-bentuk yang dianggap bermakna.

Media tradisional berasal dari rakyat dan mendahului media massa; kemunculannya secara historis bersifat fungsional maupun estetis. Media ini selalu digunakan untuk menghibur, mendidik, meneguhkan gagasan-gagasan atau ideologi-ideologi yang ada atau mengubah nilai-nilai dan sikap-sikap yang berlaku. Dikarenakan dekat dengan rakyat di tingkat lokal, media ini sangat bermanfaat dalam pelayanan masalah-masalah sosial sebagaimana ditetapkan oleh otoritas lokal, propinsi, atau nasional. Terlebih lagi media ini bertebaran di wilayah di mana teknologi media massa belum sepenuhnya atau secara efektif dikembangkan untuk menyerap kepentingan-kepentingan berkelanjutan pada tingkat lokal, propinsi, dan nasional. Media rakyat adalah bentuk-bentuk personal dari hiburan dan komunikasi. Ini penting karena perubahan perilaku paling mudah dilakukan melalui interaksi pribadi. Bentuk-bentuk seni ini merupakan bagian dari cara hidup suatu komunitas dan menyediakan cara-cara yang dapat diterima untuk menyampaikan isu-isu pembangunan ke tengah-tengah komunitas dengan memanfaatkan istilah-istilah komunitas tersebut. Mereka mampu mencapai kelompok-kelompok sosial yang akrab sekaligus memanfaatkan jaringan-jaringan komunikasi yang sudah ada bagi para pendengar.

Bentuk-bentuk hiburan ini muncul sebagai ekspresi dari nilai-nilai dan gaya hidup rakyat yang berkaitan dengan nilai-nilai sekaligus informasi. Ciri khas ini sangat penting bagi para perencana pembangunan sebab untuk mendorong perubahan-perubahan perilaku dan praktik-praktik yang berkelanjutan, lebih dari sekadar informasi yang dibutuhkan.

Manfaat lain dari media tradisional adalah, media ini mampu menarik minat rakyat yang tidak bisa hadir dalam pertemuan pendidikan. Dengan keterampilan, muatan baru dapat ditambahkan ke dalam bentuk-bentuk baru yang sudah dikenal dan akrab dengan rakyat. Tidak seperti program-program media massa, yang diproduksi untuk para pendengar/pembaca dalam skala luas dengan wilayah sebaran yang luas, bentuk-bentuk dari rakyat dapat menggunakan dialek-dialek yang akrab dalam komunikasi lokal dan paling intim pada tingkat kampung.

Media rakyat cenderung berkaitan dengan nilai-nilai dalam kehidupan keluarga, misalnya status perempuan, hubungan-hubungan perkawinan, pendidikan dan standar kehidupan. Karena itu, media rakyat dapat dilihat sebagai bagian dari sistem sosial komunitas. Selain dapat memperkuat perubahan-perubahan sosial yang relevan yang sudah terjadi (atau digunakan untuk memperkenalkan gagasan-gagasan baru).

Pembatasan-pembatasan, pada satu sisi, mencakup bahaya-bahaya “terlalu membebani” saluran-saluran tradisional tertentu dengan “pesan” yang berlebihan  dibanding kemampuan instrumentalnya. Saluran-saluran hanya dapat diisi sesuai dengan kapasitasnya dan khususnya dengan memperhatikan unsur-unsur budaya, agama dan unsur-unsur peka lainnya. Pada masyarakat pedesaan dimana sebagian besar mereka adalah masyarakat tradisional terdapat berbagai media sosial sebagai sarana efektif saling berinteraksi. Media ini telah sejak lama tumbuh dan berkembang bersama masyarakat dan menjadi media sosialisasi nilai-nilai antar warga masyarakat, bahkan dari generasi ke generasi. Media ini dikenal sebagai media rakyat.

Upaya penyebaran informasi pembangunan yang disampaikan melalui media melalui media yang ada bagi setiap masyarakat bangsa berbeda-beda disebabkan oleh struktur dan sistem masyarakat yang berbeda pula. Bagi masyarakat bangsa yang sudah linier dalam arti pengertian berbagai masalah sudah diketahui dan dimiliki oleh bagian terbesar anggota masyarakat, komunikasi melalui media massa modern akan lebih menguntungkan, namun bagi masyarakat yang mempunyai struktur dan sistem sosial yang majemuk, penyebaran informasi melalui media massa masih memerlukan upaya dengan media tradisional yang ada dalam masyarakatnya (Rogers 1971 : 165).

Peran komunikasi dalam hal ini adalah merupakan saluran sosialisasi kebudayaan, yang mencerminkan bahwa komunikasi antar sesama adalah merupakan suatu yang harus dijaga dalam komunikasi di pedesaan, komunikasi tidak sekedar sebuah fenomena pertukaran informasi pengirim dan penerima pesan, lebih dari itu komunikasi merupakan upaya mencapai saling pengertian dan dari komunikasi inilah suatu kebudayaan diturunkan ke generasi selanjutnya. Kemudian komunikasi menyebarluaskan ide-ide baru sehingga menjadi nilai-nilai baru. Nilai-nilai baru ini biasanya muncul dari kreatifitas individu-individu atau consensus dari kelompok-kelompok manusia. Komunikasi mnyediakan kesempatan dan rentang waktu bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai baru tersebut.

Corak kehidupan social di desa dapat dikatakan masih homogen. Pola-pola interkasi social pada suatu masyarakat ditentukan oleh struktur social masyarakat yang bersangkutan. Dalam interaksi social selalu diusahakan agar supaya kesatuan social (social unity) tidak terganggu, konflik atau pertentangan social sedapat mungkin dihindarkanjangan sampai terjadi. Bahkan kalau terjadi konflik diusahakan supaya konflik tersebut tidak terbuka di hadapan umum. Bila terjadi pertentangan diusahakan untuk dirukunkan karena memang prinsip kerukunan inilah yang menjiwai hubungan sosial pada masyarakat pedesaan karena masyarakat ini sangat mendambakan tercapainya keserasian dalam kehidupan masyarakat.

3.2 Surat Kabar Pedesaan/Koran Masuk Desa

3.2.1 Pengertian Surat Kabar Pedesaan/Koran Masuk Desa

            Terbatasnya perhatian pers pada penduduk pedesaan ini ternyata terjadi di banyak negara Dunia Ketiga. Maslog (1985), melaporkan bahwa pers Asia, di luar Jepang, Hongkong, dan Singapura, tidak mencapai  massa yang sebagian besar berdiam di daerah pedesaan. Surat kabar metropolitan di negara tersebut  menurut Vilanilam (1984) dan Reddy (1983) melupakan daerah pedesaan. Surat kabar-surat kabar itu hanya dibaca oleh kaum elite perkotaan. Bagi massa pedesaan, ujar Maslog (1985), hanya tersedia community newspaper dengan sirkulasi terbatas.

            Dalam studinya tentang lima community newspaper di Asia yang berhasil, Maslog menemukan bahwa sirkulasi harian surat kabar tersebut berkisar dari 4500 sampai 175.000. Kelima surat kabar itu ialah Amod dan Jughaberi dari Bangladesh, Rajashtan Patrika dari India, Pikiran Rakyat dari Indonesia, dan Sunday Punch dari Filipina.

            Yang dimaksud dengan community newspaper di sini ialah surat kabar yang diterbitkan di luar ibu kota negara dan memfokuskan diri pada berita-berita lokal. Surat kabar itu, sekalipun sirkulasinya terbatas, diharapkan dapat secara teratur membantu melayani warga masyarakat desa memenuhi kebutuhan mereka akan informasi tentang cara-cara ataupun teknologi yang telah disempurnakan. Misalnya saja tentang cara memberantas hama tanaman, keluarga berencana, dan membuat saringan air bersih, yang perlu dibawa masuk dari luar sistem sosial pedesaan itu.

Surat kabar lokal ini oleh beberapa pengamat dianggap sebagai surat kabar pedesaan yang memiliki beberapa ciri seperti diungkapkan oleh definisi-definisi berikut ini. Bashiruddin  (1979) mendefinisikan surat kabar pedesaan sebagai suatu surat kabar yang diterbitkan dari daerah pedesaan yang minimal 50% isinya digunakan untuk mengungkapkan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan masyarakat pedesaan, seperti pertanian, pemerintah lokal, dan koperasi, dan memakai bahasa sehari-hari yang digunakan oleh pembaca di daerah pedesaan.

Moslem (1982) menyatakan bahwa surat kabar pedesaan ialah surat kabar yang diterbitkan di daerah kabupaten dan kota kecil, bukan kota metropolitan. Kota tersebut ialah kota kabupaten yang penduduknya kurang dari 100.000 orang. Sebenarnya, kota ini tidak lain dari desa yang cepat perkembangannya dengan penduduk yang masih mempertahankan pola hidup pedesaan.

Berbeda dengan Bashiruddin dan Moslem, Reddy memberi penekanan pada siapa yang menerbitkan surat kabar itu dan untuk siapa surat kabar itu diterbitkan. Menurut Reddy, surat kabar pedesaan bukanlah semata-mata surat kabar yang diterbitkan dan didistribusikan di daerah pedesaan, melainkan surat kabar dari masyarakat desa, untuk masyarakat desa, dan oleh masyarakat desa. Reddy beranggapan bahwa definisi inilah yang pantas untuk surat kabar pedesaan. Selanjutnya, ia juga memasukkan surat kabar-surat kabar kecil dengan sirkulasi terbatas, yang melayani komunitas kecil dan memenuhi kebutuhan dan minat khusus mereka sebagai surat kabar pedesaan.

Di pihak lain, Indian Rural Press Association membuat definisi yang mirip dengan definisi pertama, tetapi lebih spesifik dari dua definisi lainnya. Agar layak dianggap sebagai surat kabar pedesaan, suatu surat kabar paling tidak harus menggunakan minimal 40% dari ruang editornya untuk pertanian, hortikultura, pembangunan masyarakat desa, koperasi, dan juga pemerintahan lokal. (Jain, 1984)

Jadi apabila diperhatikan lebih lanjut, surat kabar pedesaan itu menunjukkan karateristik-karateristik berikut ini:

  1. tempat penerbitan. Surat kabar pedesaan diterbitkan di daerah kabupaten atau kota kabupaten yang penduduknya masih mempertahankan pola hidup pedesaan.
  2. penerbit. Surat kabar pedesaan diterbitkan dari, oleh, dan untuk masyarakat desa.
  3. isi. Minimal 40% isi surat kabar pedesaan ialah pertanian, pembangunan masyarakat desa, koperasi, dan pemerintahan lokal.
  4. bahasa. Bahasa yang digunakan oleh surat kabar pedesaan ialah bahasa yang dipahami dengan baik oleh penduduk desa.

Tujuan dilaksanakannya koran masuk desa atau surat kabar pedesaan yaitu:

1        meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aspek-aspek pembangunan dan pembaruan.

2        meningkatkan keterampilan yang menyangkut cara hidup dan cara memenuhi kebutuhan hidup.

3        memotivasi masyarakat untuk menimbulkan keinginan mengubah nasibnya serta bergerak dalam partisipasi pembangunan.

4        meratakan informasi dalam rangka peningkatan arus komunikasi ke pedesaan.

3.2.2 Peranan Surat Kabar Pedesaan dalam Pembangunan

Moslem (1983) menganggap surat kabar pedesaan sebagai prakondisi bagi pembangunan nasional. Di suatu negara Dunia Ketiga, yang mayoritas penduduknya tinggal di daerah pedesaan, tempat pertanian masih merupakan tulang punggung perekonomian nasional, pers pedesaan tidak boleh diabaikan.

Suatu pers pedesaan yang mapan dan berdasar luas dapat sangat membantu dalam mendidik, memotivasi, dan mengembangkan opini publik bagi pembangunan. Surat kabar itu dapat menjelaskan, dan menyebarkan pesan-pesan pembangunan kepada rakyat. Dengan menunjukkan celah-celah, mengkritik praktek-praktek korupsi, menemukan kelemahan-kelemahan, dan menyarankan cara pelaksanaan program-program pembangunan, ia dapat memainkan peran sebagai pembaru. Ia dapat mempopulerkan prinsip-prinsip kebersihan, cara-cara keluarga berencana, dan alat-alat pertanian yang cocok untuk masyarakat pedesaan. Sejauh mana pers pedesaan efektif menjalankan peranan-peranan ini, bergantung pada keadaan sebenarnya yang dihadapi dan strategi pembangunan nasional (Moslem, 1983).

Dalam  pembangunan pedesaan, pers pedesaan dapat berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, pers perlu membina hubungan baik dengan keduanya. Pers dapat membantu masyarakat mengembangkan sikap yang bijaksana terhadap berbagai macam program pembangunan pedesaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kepada pemerintah dan tokoh-tokoh politik, pers menyampaikan reaksi masyarakat pada implementasi program pembangunan itu (Jain, 1984).

Walaupun demikian, untuk mempertahankan kredibilitas dirinya di masyarakat, mengingatkan pers agar tidak menjadikan dirinya juru bicara pemerintah. Oleh karena itu, pers juga harus cepat menunjukkan kelemahan-kelemahan program pemerintah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya.

Peran lain pers pedesaan juga yang ditunjukkan oleh Jain (1984) ialah sebagai pekerja sosial. Dalam hal ini, pers harus memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat desa. Di samping itu, dalam transfer teknologi pertanian kepada para petani, pers pedesaan pun memainkan peranan yang sangat penting. Demikian juga dalam menumbuhkan permintaan akan barang-barang konsumsi di daerah pedesaan. Dengan promosi yang tepat, pers pedesaan dapat menambah kenyamanan hidup mereka. Terlebih lagi setelah ada peningkatan pendapatan yang mereka peroleh dari penjualan hasil pertanian.

Di Republik Rakyat Cina, pers pedesaan digunakan untuk memperlancar pembangunan pertanian. Pers didorong agar dapat menjalankan sebagian peranan penyuluh, untuk menjaga agar 80% dari satu milyar penduduk yang terlibat dalam pertanian dapat mengikuti perkembangan, pemerintah Cina sampai akhir tahun 1982 telah menerbitkan 483 surat kabar dan majalah pedesaan. Sebagian besar diterbitkan oleh pemerintah kabupaten. Isi sebagian besar penerbitan itu ialah sains dan teknologi pertanian. Jumlah sirkulasi surat kabar pedesaan yang periodikal itu, setiap kali terbit ialah sekitar 13,9 juta eksemplar. Hampir seluruh surat kabar itu berupa lembar tunggal tabloid, yang terbit setiap bulan sekali. Misalnya Petani Cina sirkulasi hariannya mencapai satu juta eksemplar; Pertanian Ilmiah yang terbit di kabupaten Huarong, Provinsi Hunan, memiliki sirkulasi harian sebanyak 69.000 eksemplar (Fang Gan, 1983).

Seluruh publikasi memainkan peran aktif dalam mempromosikan peran aktif pers pedesaan dalam mempromosikan pembangunan ekonomi pertanian Cina. Sejak tahun 1978, pemerintah Cina telah mengembangkan dan melaksanakan berbagai macam kebijaksanaan baru untuk mengembangkan produksi pertanian. Peningkatan produksi pertanian bergantung pada kebijaksanaan yang benar dan masukan sains dan teknologi.

 Akhir-akhir ini pemerintah Cina memberikan tanggung jawab produksi baru kepada para petani. Petani-petani itu diberi wewenang utnuk mengusahakan sebidang tanah yang telah diperhitungkan produktivitasnya. Sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, petani akan menyerahkan porsi tertentu panennya kepada pemerintah dan kolektif, dan mengambil lebihnya untuk keluarganya. Tanggung jawab semacam ini memberi keleluasaan kepada para petani untuk merencanakan dan melaksanakan usaha taninya. Cara ini disambut baik oleh para petani. Sura kabar pedesaan menerbitkan kebijaksanaan pemerintah da menyebarkannya kepada para petani. Petani kemudian menggunakan publikasi tersebut sebagai pedoman untuk memecah masalah-masalah yang mereka hadapi dalam upaya melaksanakan kebijaksanaan pemerintah (Fang Gan, 1983).

Dengan tanggung jawab yang baru ini, petani sangat memerlukan sains dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pers pedesaan telah menjadi suatru instrumen yang efektif untuk mendiseminasikan sans dan teknologi dan juga untuk mempopulerkan kemajuan-kemajuan dalam riset ilmiah. Dengan bentuan tabloid itu, banyak petani dapat memperbaiki cara memelihara ternak dan ikan, dan banyak pula yang berhasil meningkatkan produksi perhektar dengan cepat setelah mempraktekkan hasil-hasil penelitian ilmiah itu. Sebagai contoh, setelah mempelajari artikel “Padi dan Cara Menanamnya” yang diterbitkan majalah Pertanian Ilmiah petani-petani di Kabupaten Danyang, Provinsi Jiangsu mengubah cara tradisional mereka bercocok tanam. Pada tahun 1981, hasil yang mereka peroleh rata-rata lebih banyak 945 Kg daripada hasil rata-rata yang diperoleh pada tahun 1979.

Hal ini menunjukkan bahwa publikasi pedesaan yang menyebarkan informasi ilmiah dan teknologi itu kepada para petani berhasil meningkatkan pengetahuan mereka. Publikasi ini juga membantu para petani memahami pentingnya kebijaksanaan dan sains untuk memperbaiki pengendalian lingkungan hidup mereka. Para petani itu menganggap publikasi pedesaan sebagai “buku pegangan”. Bagi mereka, berlangganan publikasi tersebut kira-kira sama dengan mengundang seorang pakar pertanian dan penyuluh ke rumah untuk berbagi pengalaman dan belajar teknik-teknik pertanian baru.

Pihak-pihak yang berwenang di Idonesia menyadari bahwa negeri tersebut membutuhkan pers pedesaan untuk menggalakkan pembangunan pedesaan dan melayani 80% penduduknya yang bertempat tinggal di 68.00 desa.

Pada awal 1980, Departemen Penerangan mengambil insiatif untuk mengembangkan pers pedesaan. Proyek ini bertujuan untuk membantu pers daerah, yang ada di ibu kota provinsi, menerbitkan surat kabar pedesaan. Pada awal proyek tersebut, tercatat 27 surat kabar pedesaan—yang dikenal Koran masuk desa—terbit di 13 provinsi. Dua tahun kemudian 47 surat kabar pedesaan terbit di 26 provinsi (Departemen Penerangan, 1983a).

Untuk memperlancar penerbitan Koran masuk desa itu, pada tahap awal, surat kabar itu boleh diterbitkan sebagai rubrik khusus pada halaman-halaman tertentu atau berupa suplemen pada koran induknya. Pada tahap ini perkembangan selanjutnya, Koran masuk desa itu diharapkan terbit sebagai edisi khusus yang terpisah dari koran induknya.

Koran masuk desa itu terbit seminggu sekali. Sirkulasinya berkisar dari 4000 sampai 20.000 eksemplar setiap kali terbit. Format Koran masuk desa ini bervariasi. Ada yang berupa lembar dengan sembilan kolom, seperti Pikiran Rakyat Edisi Cirebon dan Edisi Ciamis, Mingguan Desaku Membangun,  dan Bhirawa. Ada pula yang berukuran tabloid seperti Lembar Kuring. Ada juga yang berukuran kecil, berupa sisipan dalam majalah seperti Djaka Lodang.

Variasi isi Koran Masuk Desa itu kira-kira ialah 40% berita umum/informasi, 15% penerangan, 15% penyuluhan, 10% pendidikan, 10% hiburan/olah raga, dan 5-10% rubrik pembaca/iklan. Sedangkan lingkup wilayah liputan beritanya ialah: 80% berita-berita pedesaan/regional (desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi), 15% berita nasional, dan 5% berita internasional.

Adapun khalayak pembaca yang dituju oleh Koran masuk desa ini antara lain, ialah pejabat-pejabat pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa, guru, pelajar, petani, pedagang, buruh, tentara, dan warga masyarakat desa lainnya (Departemen Penerangan, 1983a; Maslog, 1985).

3.2.3 Masalah-masalah yang Dihadapi Pers Pedesaan

Beberapa pengamat melaporkan bahwa sampai saat ini masih ada beberapa hambatan serius yang dihadapi pers pedesaan dalam menjalankan fungsinya dalam pembangunan. Hambatan-hambatan ini tampaknya berawal pada terbatasnya kemampuan baca-tulis penduduk secara nasional ialah sekitar 30% dan 24% (Moslem, 1983; Vilanilam, 1984).

Terbatasnya kemampuan baca-tulis penduduk pedesaan ini dapat dibayangkan mampu menimbulkan akibat pada terbatasnya permintaan mereka akan surat kabar pedesaan. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Moslem (1983) bahwa tingkat kemampuan baca-tulis merupakan batas ilmiah yang dapat dicapai oleh sirkulasi urat kabar. Sebagai contoh, dikemukakannya bahwa sirkulasi surat kabar pedesaan harian di Banglasesh tidak lebih dari 4000, sedangkan sebagian besar surat kabar pedesaan mingguan kurang dari 2000 setiap kali terbit. Umumnya sirkulasi surat kabar ini terkonsentrasi di kota tempatnya tebit saja, yang menunjukkan bahwa permintaan akan surat kabar tersebut masih terbatas sekali. Akan tetapi di negeri yang kemampuan baca-tulis penduduknya sudah lebih tinggi, seperti di India, terbatasnya sirkulasi surat kabar pedesaan ini menurut dugaan Reddy (1983) dan Vilanilam (1984), juga disesabkan oleh hampir tidak hanya surat kabar pedesaan yang kualitas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, dan jika ada sulit sekali didapat di daerah pedesaan.

Hal ini menunjukkan bahwa distribusi surat kabar pedesaan ke desa-desa merupakan masalah yang tidak mudah diatasi. Untuk mendistribusikan surat kabar yang mereka terbitkan, kelompok The Daccam Herald di India, mengorganisasikan sendiri sistem transportasinya. Dengan cara ini, kelompok tersebut dapat mendistribusikan surat kabar mereka tepat pada waktu dibutuhkan pembaca di daerah-daerah nonurban (Reddy, 1983). Cara transportasi seperti ini, juga dilakukan oleh kelompok Pikiran Rakyat dan surat kabar di Indonesia.

Untuk mencapai pembaca di desa-desa terpencil yang belum dilalui oleh transportasi umum secara teratur, penerbit-penerbit Koran masuk desa bekerja sama dengan aparat pemerintah lokal. Pikiran Rakyat, misalnya, menerbitkan edisi pedesaannya setiap seminggu sekali pada hari Rabu. Waktu sirkulasi itu bertepatan dengan rapat mingguan kepala desa di kecamatan. Pada kesempatan ini, Pikiran Rakyat menitipkan koran masuk desanya pada setiap kepala desa untuk disampaikan kepada pelanggan yang ada di desa masing-masing. Cara serupa ini juga dilakukan di India.

Hal lain yang juga sering disebut sebagai penghambat perkembangan surat kabar pedesaan ialah terbatasnya daya beli masyarakat desa (Vilanilam, 1984). Studi yang telah dilakukan di Nigeria menunjukkan bahwa keterdedahan (exposure) kepala keluarga sampel pada surat kabar dan majalah berhubungan erat dengan penghasilan yang bersangkutan (Nwunelli, 1976). Ii berarti bahwa keterbatasan penghasilan penduduk pedesaan akan membatasi pula kemampuanya membeli surat kabar ataupun majalah pedesaan.

Di samping masalah yang bersumber dari khalayak potensial yang berdiam di daerah pedesaan yang tersebar luas itu, pers pedesaan masih menghadapi masalah-masalah lain yang tidak kurang beratnya. Masalah-masalah ini terdapat dalam diri pers pedesaan itu sendiri dan tampaknya bersifat manajerial.

Moslem (1983) melihat ada dua macam masalahh yang terkait satu sama lain dan harus dipecahkan untuk mengembangkan pers pedesaan. Masalah pertama ialah keuangan. Pers pedesaan harus memiliki keuangan yang baik, agar dapat memiliki staf yang cukup banyak, percetakan yang lebih baik kualitasnya, dan distribusi yang juga lebih baik.

Masalah kedua ialah perbaikan keuangan itu harus didukung oleh perbaikan kualitas manusia yang mengelola pers itu. Editor pemilik surat kabar pedesaan itu, staf korespondennya, dan orang-orang lain di pers tersebut tidak cukup memiliki prespektif tentang peranan pers saja, tetapi harus memiliki kemampuan melaksanakannya.

Di pihak lain, Fang Gan dan Reddy melihat bahwa surat kabar yang baik ialah surat kabar yang isi editorialnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan. Dengan memperhatikan kebutuhan khalayak pembacanya, surat kabar semacam ini dapat mencapai tingkat sirkulasi yang memadai, dan dapat menarik cukup dukungan iklan untuk menjamin hidup.

Tentang isi editorial surat kabar pedesaan itu, Reddy menyatakan bahwa surat kabar tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengidentifikasikan diri sepenuhnya dengan khalayak yang akan dilayaninya. Surat kabar itu harus melibatkan diri sepenuhnya dengan setiap macam aktivitas yang ada di wilayahnya. Ia harus menyebarkan segala macam informasi yang saat ini belum didisseminasikan dengan baik kepada khalyak pedesaan. Misalnya saka kebijaksanaan dan peraturan yang diumumkan pemerintah pusat dan lokal bagi penduduk pedesaan karena tiadanya medium yang baik, tidak mereka ketahui atau sudah terlambat sekali, sehingga kurangb kegunaannya. Demikian pula dengan informasi peristiwa sosial dan budaya di lingkungan tetangga mereka seperti kelahiran. Kematian, perkawinan, dan sebagainya, dan juga berita-berita tentang aktivitas pemerintah lokal yang selama ini tidak dilaporkan.

Satu aspek khusus peranan editorial surat kabar pedesaan yang dianggap Reddy sangat penting ialah diseminasi cerita keberhasilan pertanian setempat. Berita tentang cara-cara bertani yang telah disempurnakan, yang telah diadopsi petani, dan memberikan hasil yang mengagumkan, akan membantu meningkatkan hasil pertanian setempat.

Di samping itu, Reddy juga mengingatkan bahwa penduduk pedesaan memerlukan bahan bacaan untuk meningkatkan kemampuan baca-tulis mereka. Apabila kemampuan yang baru diperoleh itu tidak dipertahankan, maka kemampuan tersebut akan cepat hilang . Tiadanya bahan bacaan menjadi alasan utama mengapa setelah bisa membaca dan menulis, penduduk desa kehilangan kemampuan ini dengan cepat. Surat kabar pedesaan, dengan harga yang murah adn tersedia secara teratur, dapat membantu mempertahankan kemampuan baca-tulis ini.

Ada juga pertanyaan tentang kelayakan ekonomik surat kabar pedesaan. Reddy menekankan agar surat kabar pedesaan dibawa ke dalam jangkauan penduduk desa. Walau seluruh biaya produksi harus diperkecil, penerbit harus tetap berikhtiar mencari jalan dan cara untuk meningkatkan pendapatn—melalui sirkulasi yang lebih besar dan pendapatan iklan yang lebih besar.

Manajemen harus selalu mengenal pembaca surat kabarnya dan mengorganisasikan diri untuk mencapai mereka. Ia juga harus bica mencari potensi penghasilan, membina potensi tersebut dan mengeksplorasi sumber tersebut sepenuhnya. Sama seperti khalayak pembaca yang tidak dapat dilayani dengan baik oleh surat kabar nasional, maka potensi pengiklan yang tidak dapat dilayani dengan baik oleh surat kabar besar pun ada. Surat kabar kecil dan surat kabar pedesaan harus bisa meyakinkan dirinya bahwa suatu khalayak tertentu ada bagi mereka dan menunggu untuk dilayani (Reddy, 1983).

Dalam hubunagn ini perlu diketahui bahwa ada produk dan jasa yang pasar utamanya itu hanya di daerah pedesaan. Potensi pasar bagi iklan melalui pers pedesaan pelu dikembangkan. Kemudian pers pedesaan itu perlu juga ditunjukkan sebagai media yang cocok bagi pengiklan untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan kepada publik pedesaan. Pemerintah, baik sentral maupun lokal, juga mendapatkan memanfaatkan media ini untuk menyampaikan informasi tentang rencana dalam bidang perawatan kesehatan, proyek-proyek pertanian, pendidikan, dan pembangunan industri kecil kepada orang-orang yang ada di daerah itu.

Selanjutnya, Reddy juga menekankan bahwa aspek produksi penting bagi surat kabar pedesaan. Jika surat kabar ini hendak berhasil, maka penampilannya pun harus menarik. Jangan beranggapan bahwa penduduk desa senang menerima surat kabar yang buruk penampilannya. Agar surat kabar pedesaan cukup menarik, benar-benar diterbitkan di daerah pedesaan, dan mengutamakan orang-orang di mayarakat itu, maka fasilitas percetakannya haruslah terletak di masyarakat itu, dan tetap dapat menjamin kualitas produksi yang baik.

3.2.4 Prospek Pengembangan Pers Pedesaan pada Masa Depan

Perkembangan pers pedesaan pada masa yang akan datang, sedikit atau banyak akan dipengaruhi oelh keberhasilan orang-orang pers dan masyarakat secara keseluruhan mengatasi masalah-masalah yang teah dikemukakan pada bagian terdahulu. Walaupun orang-orang pers pedesaan di Dunia Ketiga selalu menghadapi pertanyaan-kapan masalah-masalah yang terkait satu sama lain itu akan terpecahkan dan bagaimana mengoperasikan pers pedesaan sembari menghadapi masalah-masalah itu—mereka tetap ditantang untuk menerbitkan surat kabar pedesaan itu.

Keberhasilan pembangunan ekonomi dan pendidikan dasar di daerah pedesaan di banyak negara Dunia Ketiga mengakibatkan bertambahnya penduduk pedesaan yang dapat membaca dan memiliki tambahan penghasilan. Mereka ini merupakan khalayak potenial bagi surat kabar pedesaan. Dalam hubungan ini, suatu kasus di Colombia patut dikemukakan sebagai ilustrasi tentang bagaimana pers pedesaan hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat miskin yang pendidikannya sangat terbatas.

El Compesino ialah sebuah surat kabar pedesaan yang diterbitkan oleh Accion Cultural Popular (ACPO) untuk para petani di Colombia. Ketika mulai bekerja, ACPO menghadapi khalayak pedesaan di lembah Tenza, yang 80% di antaranya tidak bisa membaca (Schramm, 1977). Untuk mendidik penduduk pedesaan Colombia itu, ACPO menggunakan beberapa media. Media utama ialah radio. Media lain untuk menopang sekolah radio itu ialah buku-buku teks yang diterbitkan sendiri. Selain itu, ACPO juga menerbitkan surat kabar pedesaan El Compesino dan buku-buku bacaan yang bersifat umum. Seluuh bahan bacaan itu dijual dengan harga murah, agar dapat dibeli oleh petani.

Radio dipakai untuk menyiarkan sekolah radio. Kurikulum sekolah radio itu mencakup lima bidang studi utama, yaitu: kesehatan, literasi (belajar membaca dan menulis), matematika, ekonomi dan pekerjaan, dan agama. Pendidikan dasar yang terintegrasi ini ditawarkan untuk “compesino” (petani) dari segala macam kelompok umur dan berhubungan langsung dengan masalah perbaikan hidup di pedesaan (Schramm, 1977). Jadi bukan untuk pendidikan lanjutan. El Compesino terbit seminggu sekali, sebanyak 70.000 eksemplar dan beredar di antara langganan yang membayar. Surat kabar ini menyediakan berita-berita dan informasi lain untuk melengkapi materi pendidikan umum yang disiarkan oleh Radio Sutatenza.

Artikel-artikel surat kabar itu ditulis secara berhati-hati agar sesuai dengan kemampuan penduduk desa yang baru bisa membaca dan dapat menjembatani pelajaran dari radio itu dengan pemakaian informasi dalam kehisupan sehari-hari. Keterangan ini menunjukkan bahwa El Compesino diterbitkan untuk mempertahankan kemampuan khalayak pedesaan membaca setelah lulusdari sekolah radio. Selain itu, setiap bulan surat kabar pedesaan seperti itu juga memnerbitkan delapan halaman suplemen, yang dijadikan teks bagi kelas-kelas tembahan. Kasus ini menunjukkan bahwa surat kabar pedesaan seperti El Compesino dapat berkembang di daerah pedesaan, sebagai media penunjang pendidikan nonfrontal yang ditawarkan melalui radio.

Selama beberapa tahun terakhir, banyak kelompok pembaca dibentuk di daerah pedesaan di Indonesia. Kelompok-kelompok pembaca ini dipakai oleh Departemen Penerangan dan kelompok Pikiran Rakyat utnuk mengembangkan dirkulasi dan kepembacaan surat kabar di daerah pedesaan. Departemen Penerangan melalui juru-juru penerang yang ada di desa-desa membentuk kelompok pembaca surat kabar. Kelompok-kelompok itu menerima surat kabar pemerintah seperti Angkatan Bersenjata, Suara Karya, Berta Yudha, dan sebagainya secara gratis. Para anggota bersama-sama membeca surat kabar itu dan kemudia mendiskusikannya.

Di pihak lain, kelompok Pikiran Rakyat juga membentuk kelompok-kelompok pembaca surat kabar mereka di jawa Barat. Pada mulanya kelompok-kelompok pembaca itu menerima surat kabar Pikiran Rakyat secara gratis selama tiga bulan. Setelah itu kelompok-kelompok pembaca itu, mungkin juga individu-individu anggotanya akan menjadi langganan yang membayar. Akan tetapi, sampai seberapa jauh perlakuan semacam ini emmpengaruhi peningkatan sirkulasi dan kepembacaan surat kabar di daerah pedesaan secara nyata masih harus diselidiki. Demikian pula halnya dengan apa efek membaca surat kabar dalam kelompok pada anggota-anggota kelompok itu dan penduduk desa lainnya.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa pers pedesaan memiliki kesempatan untuk berkembang di daerah pedesaan pada masa yang akan  datang. Dengan kerja keras dan keuletan, pers pedesaan di Dunia Ketiga akan dapat melayani mayoritas penduduk yang selama ini dilupakan.

4.2 Peran Pemerintah Daerah

            Untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi dibentuk daerah otonom. Menurut UU No. 22 Tahun 1999, daerah otonomi merupakan ”kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indoneia”. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sering disebut otonomi daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa daerah otonom adalah daerah yang memiliki otonomi daerah. Kaho (1987) memaparkan ciri-ciri Daerah Otonom sebagai berikut :

1.   adanya urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat atau daerah tingkat atas kepada daerah untuk diatur dan diurusnya dalam batas-batas wilayahnya.

2.   pengaturan dan pengurusan urusan-urusan tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri dan didasarkan pada kebijaksanaan sendiri pula.

3.   adanya alat-alat perlengkapan atau organ-organ atau aparatur sendiri.

4.   untuk melakukan pengaturan urusan-urusan tersebut, masyarakat daerah perlu memiliki sumber-sumber pendapatan/keuangan sendiri.

            Munculnya otonomi daerah akan membuka peluang pertumbuhan pesat koran masuk desa. Pemerintah daerah (pemda) diharapkan mengalokasikan dananya untuk pengembanangan koran masuk desa karena koran masuk desa dapat mendorong kemajuan masyarakat desa. Melalui koran masuk desa pesan-pesan pembangunan dan kebijakan pemda bisa disosialisasikan secara cepat. Semakin maju koran masuk desa, semakin maju pula masyarakatnya. Kelebihannya karena dia akan memberikan muatan daerah lebih besar. Agar bisa berkembang lebih baik ada beberapa permasalahan yang layak diperhatikan, yaitu:

  1. perlu dukungan penuh pemda.
  2. masing-masing daerah harus punya inisiatif untuk berlangganan iklan ke media koran masuk desa.

Hambatan pengembangan koran masuk desa adalah:

  1. masyarakat akan bergerak maju dari tradisional ke modern.
  2. peran pemerintah daerah masih kecil.
  3. koran masuk desa semakin terancam dengan perkembangan koran daerah.
  4. masyarakat lebih menikmati koran masuk desa untuk mencari hiburan.

Menurut AW.Widjaya sesuai UU no 5 tahun 1974 pengertian otonomi daerah bagi suatu daerah bermakna :

  1. berinisiatif sendiri (menyusun kebijaksanaan daerah dan menyusun rencana dan pelaksanaanya)
  2. memiliki alat pelaksanaan sendiri yang qualified
  3. membuat pengaturan sendiri
  4. menggali sumber-sumber keuangan sendiri, menetapkan pajak, retribusi dan lain-lain usaha yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dengan syarat-syarat di atas otonomi daerah dapat dijelaskan sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan otonomi daerah, juga merupakan keterikatan yang kuat antara daerah yang satu dengan yang lainnya, disamping menumbuh- kembangkan semangat kebersamaan dalam simpul negara kesatuan Republik Indonesia.

            Ada lima variabel untuk mengukur kemampuan suatu daerah mampu berotonomi menurut Marzuki Nyakman dan Ryaas Rasjid :

  1. kemampuan keuangan daerah, ditentukan oleh berapa besar peranan pendapatan asli daerah terhadap jumlah total pembiayaan daerah
  2. menyangkut kemampuan aparatur, berapa ratio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk, masa kerja pegawai, golongan kepegawaian, pendidikan formal dan pendidikan fungsional aparat
  3. partisipasi masyarakat, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang menyangkut kesehatan dan pelayanan sosial
  4. variabel ekonomi di daerah dengan mengukur indikator seperti nilai rata-rata pendapatan per kapita dalam lima tahun terakhir, berapa persentase (%) sektor-sektor pertanian, pertambangan dan pemerintahan terhadap PDRB
  5. variabel demografi, indikasinya berapa jumlah pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk yang buta aksara, ratio ketergantungan, tempat pendidikan penduduk, usia muda, pendidikan yang diutamakan dan kemungkinan tersedianya lapangan kerja

Kedudukan media massa modern dewasa ini seolah-olah merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Dengan didukung perkembangan teknologi media yang demikian canggih, informasi sedemian mudah diakses. Bahkan perkembangan komunikasi ini mendapat pengesahan dari seorang pakar komunikasi bernama Everett Rogers dengan mengatakan “telah usangnya paradigma lama komunikasi pembangunan”. Dengan maksud memberikan penekanan pada “elemen kognitif” komunikasi yaitu permasalahan dapat dipecahkan dengan adanya informasi dan pengetahuan yang semakin banyak, dengan fungsi penyampaian secara vertikal dan persuasif pesan yang telah dibakukan dan dirancang secara terpusat akan lebih memungkinkan masyarakat tradisional dengan budaya lisannya dapat “lepas landas” menuju masyarakat modern yang berorientasi pada media (Lerner 1958).

Dengan meminjam istilah Freire, sejumlah kecil sumber informasi yang menonjol memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai mereka kepada massa penerima yang awam, dan mereka, apabila menerima, memperoleh imbalan berupa barang-barang dan gaya hidup modern. Aspek struktural dari proses pembangunan seperti kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi, kaitan kultural, pengawasan media dan sebagainya sangat diabaikan. Sebaliknya, yang ditekankan adalah perubahan psikologis individu dan sosial yang didorong oleh lembaga-lembaga luar melalui teknologi media yang canggih (Freire 1971).

            Sayangnya, pendekatan ini mendapat tantangan ketika pembangunan yang lebih mandiri dan adil bagi masyarakat lapisan bawah secara terdesentralisasi, yang berarti menghajatkan peran komunikasi yang sama sekali berbeda dengan strategi “atas bawah” (top-down) yang sudah umum. Bahkan, pada akhirnya diharapkan dimunculkan kembali penghargaan atau apresiasi kembali terhadap komunikasi antar individu dan komunikasi horizontal, “agen perubahan” dari teori difusi (Rogers 1963) yang sekarang disebut sebagai ”media rakyat” atau “motivator pribumi”.

            Secara tegas Colin Frasser menyebutkan bahwa masalahnya bukan pada teknologi. Keajaiban teknologi media atau peralatan terbaru dalam metodologi pendidikan benar-benar tidak mampu mengganti ketiadaan komitmen politik yang akan menangani masalah-masalah yang timbul, yaitu di tingkat kelompok masyarakat, dan ketiadaan pertimbangan dimensi kemanusiaan, yakni aspek sosial budaya dari pembangunan.

            Kondisi sekarang mengharuskan adanya arus dua tahap dalam komunikasi kepada masyarakat tradisional. Bahkan pengakuan akan pentingnya peran komunikasi antar individu mau tidak mau harus diberikan. Sebuah arus komunikasi dari media massa ke para pemimpin pembentuk pendapat umum (opinion leaders) dan mereka melalui komunikasi antar individu disalurkan kepada masyarakat umum. Demikian juga tentang penerimaan terhadap pesan, lebih sering ditentukan olek kaitan sosial budaya dan kepercayaan terhadap sumber informasi daripada oleh isi dan bentuknya. Khususnya bila menyangkut masyarakat pedesaan. Media massa pada dasarnya tidak dikenal atau anonim dan meskipun media massa dapat menari dan mempesona orang banyak, namun pengalaman menunjukkan bahwa kadarnya hanya kebanyakan bersifat menghibur.

            Di Indonesia sendiri, perubahan sudut pandang tentang pentingnya dicari sebuah media alternatif yang bisa menggerakkan partisipasi masyarakat bisa dilihat dari kontradiktifnya pendapat menteri penerangan Harmoko pada 5 dan 24 September 1984 pada koran Jakarta Post. Dia mengungkapkan di awal dengan menjelaskan kepada media massa tentang perlunya pengenalan teknologi komunikasi mutakhir yaitu DBS (direct broadcasting by satellite) dengan menyatakan bahwa “kemajuan tidak boleh dihambat”, tetapi kemudian disangkal sendiri dengan menegaskan bahwa teater tradisional (wayang) dapat merupakan perisai budaya, guna menangkal pengaruh asing yang disiarkan antara lain melalui sistem DBS.

            Ditemukannya budaya sebagai suatu dimensi baru dari pembangunan dalam strategi perubahan sosial pada tahun 1970-an memberikan penekanan pada pentingnya sosialisasi budaya dan aspek aktif dari budaya yang didefinisikan sebagai pemahaman bersama yang dikomunikasikan melalui lambang-lambang serta dimanifestasikan dalam nilai-nilai, norma dan lembaga-lembaga fungsional yang memberikan identitas pribadi sebagai anggota kelompok masyarakat dalam wilayah geografis yang terbatas (Colleta, 1975). Kekuatan budaya terletak pada potensi kreatifnya untuk mempertahankan keseimbangan dan pelestarian tradsisi dalam penyesuaian terhadap perubahan sosial (Gaulet, 1979).

            Ini berarti menurut Colleta, merujuk kasus Indonesia, memelihara tipe pembangunan yang lahir dari lembaga-lembaga budaya yang ada, bukannya tipe pembangunan sebagai hasil injkesi unsur-unsur asing. Ini melengkapi pendekatan ‘paradigma baru’ yang menghendaki orientasi pada lapisan rakyat paling bawah, desentralisasi, partisipasi dan pengembangan diri. Karena dalam banyak hal, sebuah perubahan sosial selalu berarti menimbulkan banyak persoalan, maka partisipasi dari rakyat atau masyarakat yang terkena atau dipengaruhi oleh perubahan dalam pelbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penilaian. Pada kasus Indonesia menunjukkan jaringan komunikasi tradisional antar orang perorang terbukti merupakan dasar atau basis tidak hanya untuk hubungan sosial tetapi juga untuk informasi pembangunan yang khusus serta perubahan yang diarahkan, bahkan juga di daerah-daerah dimana media massa telah mempengaruhi kehidupan mereka (Adhikarya, 1974; Sartono, 1984).

            Orientasi tingkah laku pada masyarakat tradisional memungkinkan untuk menonjolkan komunikasi dua arah antara perencana proyek dan mereka yang akan menerima manfaat dari proyek itu dengan tujuan untuk bisa mendorong partisipasi aktif mereka dalam proyek itu. Dalam hal itu, sebagai suatu sektor khusus strategi media massa dapat dihentikan dan sebagai gantinya komunikasi diintegrasikan secara langsung dengan apa yang dianggap sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat, media tradisonal atau media rakyat yang ada.

5.2 Media dan Seni Tradisional

5.2.1 Pengertian Media dan Seni Tradisional

Di berbagai daerah di Indonesia, media komunikasi tradisional tampil dalam berbagai bentuk dan sifat, sejalan dengan variasi kebudayaan yang ada di daerah-daerah itu. Misalnya, tudung sipulung (duduk bersama), ma’bulo sibatang (kumpul bersama dalam sebuah pondok bambu) di Sulawesi Selatan (Abdul Muis, 1984) dan selapanan (peringatan pada hari ke-35 kelahiran) di Jawa Tengah, boleh dikemukakan sebagai beberapa contoh media tradisional di kedua daerah ini. Di samping itu, boleh juga ditunjukkan sebuah instrumen tradisional seperti kentongan yang masih banyak digunakan di Jawa. Instrumen ini dapat digunakan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan yang mengandung makna yang berbeda, seperti adanya kematian, kecelakaan, kebakaran, pencurian dan sebagainya, kepada seluruh warga masyarakat desa, jika ia dibunyikan dengan irama-irama tertentu.

Dalam pengertian yang lebih sempit, media dan seni tradisional sering juga disebut sebagai kesenian rakyat. Dalam hubungan ini Coseteng dan Nemenzo (dalam Jahi, 1988) mendefinisikan media tradisional sebagai bentuk-bentuk verbal, gerakan, lisan dan visual yang dikenal atau diakrabi rakyat, diterima oleh mereka, dan diperdengarkan atau dipertunjukkan oleh dan/atau untuk mereka dengan maksud menghibur, memaklumkan, menjelaskan, mengajar, dan mendidik. Sejalan dengan definisi ini, maka media tradisional tampil dalam bentuk nyayian rakyat, tarian rakyat, musik instrumental rakyat, drama rakyat, pidato rakyat yaitu semua kesenian rakyat apakah berupa produk sastra, visual ataupun pertunjukkan yang diteruskan dari generasi ke generasi (Clavel dalam Jahi, 1988).

5.2.2 Ragam Media Tradisional

Nurudin (2004) mengatakan bahwa membicarakan media tradisional tidak bisa dipisahkan dari seni tradisional, yakni suatu bentuk kesenian yang digali dari cerita-cerita rakyat dengan memakai media tradisional. Media tradisional sering disebut sebagai bentuk folklor. Bentuk-bentuk folklor tersebut antara lain:

  1. cerita prosa rakyat (mite, legenda, dongeng);
  2. ungkapan rakyat (peribahasa, pepatah);
  3. pouisi rakyat;
  4. nyayian rakyat;
  5. teater rakyat;
  6. gerak isyarat (memicingkan mata tanda cinta);
  7. alat pengingat (mengirim sisrih berarti meminang); dan
  8. alat bunyi-bunyian (kentongan, gong, bedug dan lain-lain).

Seni tradisional telah membantu perkembangan masyarakat baik yang menyangkut kepercayaan, ekonomi, sosial dan budaya, dan telah menjadi suatu pola dalam proses komunikasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam komunikasi itu terdapat pesan-pesan yang disampaikan pada orang lain. Dengan mengetahui seni budayanya kita juga dapat melihat jati diri dari suatu kelompok. Ada beberapa contoh seni tradisional yang dapat dikemukakan seperti berikut:

a)      Riau : Sandiwara merupakan jenis pertunjukan yang banyak popular di masyarakat daerah ini. Semi randai salah satu sandiwara seperti drama yang digemari kebanyakan.

b)      DKI Jakarta : Ciri khasnya yaitu sandiwara topeng betawi, ini memadukan antara dialog, tarian, nyanyian dan lawakan. Ceritanya berkisar tentang kehidupan sehari-hari dengan jumlah pemain sebanyak 12 orang.

c)      Kalimantan Timur : Lawak menjadi seni pertunjukan yang lebih menguatkan dialog dan gerak yang harmonis yang di dalam pementasannya dilengkapi peralatan dan pakaian yang lucu tanpa diiringi musik.

d)     Maluku : Ciri khasnya dalam bidang permusikan, masyarakat tersebut memiliki perbendaharaan lagu-lagu gaya lautan teduh yang popular di seluruh Indonesia yang mengandung pesan-pesan kondisi sosial budaya.

e)      Jawa Barat : Seni wayang golek biasanya menjadi ciri dari daerah ini. Wayang golek adalah pertunjukkan yang menggunakan boneka-boneka kayu yang diberi pakaian kain dan baju dengan iringan gamelan.

Dongeng adalah salah satu media tradisional yang juga pernah popular di Indonesia. Pada masa silam, kesempatan untuk mendengarkan dongeng tersebut selalu ada, karena merupakan bagian dari kebudayaan lisan di Indonesia. Bagi para ibu mendongeng merupakan cara berkomunikasi dengan putra-putri mereka, terutama untuk menanamkan nilai-nilai sosial, yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Ditinjau dari aktualitasinya, ada seni tradisional seperti wayang purwa, wayang golek, ludruk, dan kethoprak. Saat ini media tradisional telah mengalami transformasi dengan media massa modern. Dengan kata lain, ia tidak lagi dimunculkan secra apa adanya, melainkan sudah masuk ke media televisi (transformasi) dengan segala penyesuaiannya. Misal acara seni tradisional wayang kulit yang disiarkan oleh oleh suatu televisi swasta.

5.2.3 Fungsi Media Tradisional

William Boscon (dalam Nurudin, 2004) mengemukakan fungsi-fungsi pokok folklor sebagai media tradisional adalah sebagai berikut:

  1. Sebagai sistem proyeksi. Folklor menjadi proyeksi angan-angan atau impian rakyat jelata, atau sebagai alat pemuasan impian (wish fulfilment) masyarakat yang termanifestasikan dalam bentuk stereotipe dongeng. Contohnya adalah cerita Bawang Merah dan Bawang Putih, cerita ini hanya rekaan tentang angan-angan seorang gadis desa yang jujur, lugu, menerima apa adanya meskipun diperlakukan buruk oleh saudara dan ibu tirinya, namun pada akhirnya berhasil menikah dengan seorang raja, cerita ini mendidik masyarakat bahwa jika orang itu jujur, baik pada orang lain dan sabar akan mendapat imbalan yang layak.
  2. Sebagai penguat adat. Cerita Nyi Roro Kidul di daerah Yogyakarta dapat menguatkan adat (bahkan kekuasaan) raja Mataram. Seseorang harus dihormati karena mempunyai kekuatan luar biasa yang ditunjukkan dari kemapuannya memperistri ”makhluk halus”. Rakyat tidak boleh menentang raja, sebaliknya rasa hormat rakyat pada pemimpinnya harus dipelihara. Cerita ini masih diyakini masyarakat, terlihat ketika masyarakat terlibat upacara labuhan (sesaji kepada makhluk halus) di Pantai Parang Kusumo.
  3. Sebagai alat pendidik. Contohnya adalah cerita Bawang Merah dan Bawang Putih, cerita ini mendidik masyarakat bahwa jika orang itu jujur, baik pada orang lain dan sabar akan mendapat imbalan yang layak.
  4. Sebagai alat paksaan dan pengendalian sosial agar norma-norma masyarakat dipatuhi. Cerita ”katak yang congkak” dapat dimaknai sebagai alat pemaksa dan pengendalian sosial terhadap norma dan nilai masyarakat. Cerita ini menyindir kepada orang yang banyak bicara namun sedikit kerja.

Sifat kerakyatan bentuk kesenian ini menunjukkan bahwa ia berakar pada kebudayaan rakyat yang hidup di lingkungannya. Pertunjukkan-pertunjukkan semacam ini biasanya sangat komunikatif, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat pedesaan. Dalam penyajiannya, pertunjukkan ini biasanya diiringi oleh musik daerah setempat (Direktorat Penerangan Rakyat, dalam Jahi, 1988).

Ranganath (1976), menuturkan bahwa media tradisional itu akrab dengan massa khalayak, kaya akan variasi, dengan segera tersedia, dan biayanya rendah. Ia disenangi baik pria ataupun wanita dari berbagai kelompok usia. Disamping itu, ia memiliki potensi yang besar bagi komunikasi persuasif, komunikasi tatap muka, dan umpan balik yang segera. Ranganath juga memepercayai bahwa media tradisional dapat membawa pesan-pesan modern. Eapen (dalam Jahi, 1988) menyatakan bahwa media ini secara komparatif murah. Ia tidak perlu diimpor, karena milik komunitas. Di samping itu, media ini tidak akan menimbulkan ancaman kolonialisme kebudayaan dan dominasi ideologi asing. Terlebih lagi, kredibilitas lebih besar karana ia mempertunjukkan kebolehan orang-orang setempat dan membawa pesan-pesan lokal, yang tidak berasal dari pemerintah pusat. Media dan seni tradisional ini bersifat egaliter, sehingga dapat menyalurkan pesan-pesan kerakyatan dengan lebih baik daripada surat kabar yang bersifat elit, film, radio, dan televisi yang ada sekarang ini.

Sifat-sifat umum media tradisional ini, antara lain mudah diterima, relevan dengan budaya yang ada, menghibur, menggunakan bahasa lokal, memiliki unsur legitimasi, fleksibel, memiliki kemampuan untuk mengulangi pesan yang dibawanya, dan komunikasi dua arah. Dissanayake (dalam Jahi, 1988) menambahkan bahwa media tradisional menggunakan ungkapan-ungkapan dan simbol-simbol yang mudah dipahami oleh rakyat, dan mencapai sebagian dari populasi yang berada di luar jangkauan pengaruh media massa, dan yang menuntut partisipasi aktif dalam proses komunikasi.

Kelebihan media tradisional dan seni tradisional dibanding media lain antara lain yaitu:

  1. 1.   ia tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga dianggap sebagai bagian atau cermin kehidupan masyarakat desa.
  2. 2.   media massa modern harus dinikmati dengan jenjang dan pengetahuan tertentu, sedangkan media tradisional bisa dinikmati oleh semua kalangan.
  3. 3.   seni tradisional sifatnya lebih menghibur sehingga lebih mempengaruhi sikap masyarakat.

Hambatan dalam pengembangan seni dan media tradisional:

a)   sejalan dengan tingkat perkembangan masyarakat yang kian maju dan modern, ia akan terancam eksistensinya.

b)    peran serta pemerintah sangat kecil, padahal seni tradisional menjadi salah satu sumber devisa yang dapat diandalkan.

c)   media massa kurang tertarik memberitakan seni tradisional.

                        5.2.4 Keberadaan Media Tradisional

Pada masa silam, media tradisional pernah menjadi perangkat komunikasi sosial yang penting. Kini penampilannya dalam masyarakat telah surut. Di Filipina, Coseteng dan Nemenzo (dalam Jahi, 1988) melaporkan bahwa surutnya penampilan media ini antara lain karena:

  1. diperkenalkannya media massa dan media hiburan modern seperti media cetak, bioskop, radio, dan televisi.
  2. penggunaan bahasa Inggris di sekolah-sekolah, yang mengakibatkan berkurangnya penggunaan dan penguasaan bahasa pribumi, khususnya Tagalog.
  3. semakin berkurangnya jumlah orang-orang dari generasi terdahulu yang menaruh minat pada pengembangan media tradisional ini, dan
  4. berubahnya selera generasi muda.

Di Indonesia, situasinya kurang lebih sama. Misalnya, beberapa perkumpulan sandiwara rakyat yang masih hidup di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang biasanya mengadakan pertunjukkan keliling di desa-desa, ternyata kurang mendapat penonton, setelah televisi masuk ke desa. Hal ini mencerminkan bahwa persaingan media tradisional dan media modern menjadi semakin tidak berimbang, terlebih lagi setelah masyarakat desa mulai mengenal media hiburan modern seperti kaset video.

Pertunjukkan rakyat yang kebanyakan menggunakan bahasa daerah mulai ditinggalkan orang, terutama setelah banyak warga masyarakat menguasai bahasa Indonesia. Di pihak lain, jumlah para seniman yang menciptakan dan memerankan pertunjukkan-pertunjukkan tradisional itu pun semakin berkurang. Generasi baru nampaknya kurang berminat untuk melibatkan diri dalam pengembangan pertunjukkan tradisional yang semakin kurang mendapat sambutan khalayak ini. Surutnya media tradisional ini dicerminkan pula oleh surutnya perhatian para peneliti komunikasi pada media tersebut. Schramm dan Robert (dalam Ragnarath, 1976) melaporkan bahwa antara tahun 1954 dan 1970 lebih banyak hasil penelitian komunikasi yang diterbitkan dari masa sebelumnya.

Akan tetapi dalam laporan-laporan penelitian itu tidak terdapat media tradisional. Berkurangnya minat masyarakat pada media tradisional ini ada hubungannya dengan pola pembangunan yang dianut oleh negara dunia ketiga pada waktu itu. Ideologi modernisasi yang populer saat itu, mendorong negara-negara tersebut untuk mengikuti juga pola komunikasi yang dianjurkan. Dalam periode itu kita menyaksikan bahwa tradisi lisan mulai digantikan oleh media yang berdasarkan teknologi. Sebagai akibatnya, komunikasi menjadi linear dan satu arah.

Untuk mempercepat laju pembangunan, banyak negara yang sedang berkembang di dunia ketiga menginvestasikan dana secara besar-besaran pada pembangunan jaringan televisi, dan akhirnya pada komunikasi satelit (Wang dan Dissanayake, dalam Jahi, 1988). Mereka lupa bahwa investasi besar pada teknologi komunikasi itu, jika tidak diiringi oleh investasi yang cukup pada perangkat lunaknya, akan menimbulkan masalah serius di kemudian hari. Kekuarangan ini menjadi kenyataan tidak lama setelah mereka mulai mengoperasikan perangkat keras media besar itu. Mereka segera mengalami kekuarangan program yang sesuai dengan dengan situasi dan kebutuhan domestik, dan juga mengalami kesulitan besar dalam pembuatan program-program lokal. Kesulitan ini timbul karena terbatasnya sumber daya manusiawi yang terlatih untuk membuat program-program lokal yang kualitasnya dapat diterima masyarakat dan besarnya biaya produksi.

Situasi ini mengakibatkan negara-negara dunia ketiga itu mengambil jalan pintas dengan jalan mengimpor banyak program berita maupun hiburan dari negara-negara maju. Keluhan yang timbul kemudian ialah bahwa isi program-program tersebut tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan domestik. Kecenderungan ini tentunya sangat berbahaya, karena dapat mengikis kebudayaan asli dan merangsang tumbuhnya konsumerisme yang kurang sesuai dengan perkembangan di negeri itu.

Perhatian para peneliti komunikasi pada media tradisional, bangkit kembali setelah menyaksikan kegagalan media massa, dan kegagalan pembangunan di banyak negara dunia ketiga dalam dasawarsa 1960. Media tradisonal secara pasti dan mantap mulai dikaji kembali pada dasawarsa 1960 di negara-negara sedang berkembang di Asia dan Afrika. Kemungkinan untuk memanfaatkan media ini secara resmi mulai ditelusuri. UNESCO pada tahun 1972 menyarankan penggunaan media tradisional secara terorganisasikan dan sistematik sehingga dapat menumbuhkan motivasi untuk kerja bersama masyarakat. Tujuan utama kegiatan tersebut tidak hanya bersifat pengembangan sosial dan ekonomi, tetapi juga kultural (Ranganath, 1976)

Kemudian Ranganath (1976) menunjukkan peristiwa-peristiwa internasional yang menaruh perhatian pada pengembangan dan pendayagunaan media tradisional bagi pembangunan. Salah satu di antaranya ialah seminar yang dilaksanakan oleh East West Communication Institute di Hawai, yang menegaskan kembali bahwa strategi komunikasi modern di negara-negara yang sedang berkembang akan mengalami kerugian besar, jika tidak didukung oleh media tradisional.

5.2.5 Peran Media Tradisional dalam Sistem Komunikasi

Media tradisional mempunyai nilai yang tinggi dalam sitem komunikasi karena memiliki posisi khusus dalam sistem budaya suatu masyarakat. Kespesifikan tanda-tanda informasi yang dilontarkan dalam pertunjukkan-pertunjukkan tradisional itu maupun konteks kejadian, mengakibatkan orang-orang berasal dari sistem budaya lain sulit menyadari, memahami, dan menghayati ekspresi kesenian yang bersifat verbal, material, maupun musik yang ditampilkan (Compton, 1984). Kesulitan tersebut berasal dari kerumitan untuk memahami tanda-tanda nonverbal yang ditampilkan, yang umumnya tidak kita sadari. Demikian juga dengan tidak memadainya latar belakang kita untuk memahami simbolisme religi dan mitologi yang hidup di suatu daerah, tempat pertunjukan tradisional itu terjadi.

Sebagian dari media rakyat ini, meskipun bersifat hiburan dapat juga membawa pesan-pesan pembangunan. Hal ini dapat terjadi karena media tersebut juga menjalankan fungsi pendidikan pada khalayaknya. Oleh karena itu, ia dapat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan kepada khalayak (warga masyarakat). Ia dapat juga menanamkan dan mengukuhkan nilai-nilai budaya, norma sosial, dan falsafah sosial (Budidhisantosa, dalam Amri Jahi 1988).

Walaupun demikian, bertolak belakang dengan keoptimisan ini, para ahli memperingatkan bahwa tidak seluruh media tradisional cukup fleksibel untuk digunakan bagi maksud-maksud pembangunan. Karena memadukan yang lama dan yang baru tidak selamanya dapat dilakukan dengan baik. Kadang-kadang hal semacam ini malah merusak media itu, sehingga kita harus waspada (Dissanayake, 1977). Masalah-masalah yang dihadapi dalam penggunaan seni pertunjukkan tradisional untuk maksud pembangunan, sebenarnya ialah bagaimana menjaga agar media tersebut tidak mengalami kerusakan. Oleh karena pertunjukkan tradisional ini memadukan berbagai unsur kesenian yang bernilai tinggi, yang menuntut kecanggihan maka dukungan seni sangat penting dalam mendesain pesan-pesan pembangunan yang akan disampaikan (Siswoyo, dalam Amri Jahi 1988).

Meskipun banyak kesulitan yang dihadapi dalam menyesuaikan penggunaan media tradisional bagi kepentingan pembangunan, riset menunjukkan bahwa hal itu masih mungkin dilakukan. Pesan-pesan pembangunan dapat disisipkan pada pertunjukkan-pertunjukkan yang mengandung percakapan, baik yang bersifat monolog maupun dialog, dan yang tidak secara kaku terikat pada alur cerita. Wayang misalnya, salah satu pertunjukkan tradisional yang terdapat di jawa, Bali, dan daerah-daerah lain di Indonesia, yang dapat dimanfaatkan sebagai media penerangan pembangunan. Pertunjukkan biasanya menampilkan episode-episode cerita kepahlawanan Hindu seperti Ramayana dan Mahabarata. Pertunjukkan wayang biasanya disampaikan dalam bahasa daerah misalnya bahasa jawa, Sunda, atau Bali yang diiringi nyanyian dan musik yang spesifik.

Bagi orang-orang tua yang masih tradisional, wayang lebih daripada sekedar hiburan. Mereka menganggap wayang sebagai perwujudan moral, sikap, dan kehidupan mistik yang sakral. Pertunjukkan tersebut selalu menekankan perjuangan yang baik melawan yang buruk. Biasanya yang baik setelah melalui perjuangan yang panjang dan melelahkan akan mendapat kemenangan. Disamping itu moralitas wayang mengajarkan juga cara memperoleh pengetahuan, kedamaian pikiran, dan sikap positif yang diperlukan untuk mencapai kesempurnaan hidup.

Episode-episode cerita wayang cukup ketat namun, pesan-pesan pembangunan masih dapat disisipkan dalam dialog-dialog yang dilakukan. Banyak episode wayang yang dapat dipilih dan dipertunjukkan dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Misalnya, untuk menumbuhkan semangat rakyat dalam perang kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, dan integrasi bangsa. Pada zaman revolusi kemerdekaan Indonesia (1945-1949) Departemen Penerangan menciptakan wayang suluh untuk melancarkan kampanye perjuangan. Mereka menampilkan tokoh-tokoh kontemporer seperti petani, kepala desa, pejuang, serdadu Belanda, Presiden Sukarno, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Wayang suluh ini, pada dasarnya, menceritakan perjuangan para pemimpin dan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan.

6.2 Penyuluhan Pembangunan Desa

Menurut Everet M. Rogers, penyuluh adalah seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan berkewajiban untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sasaran penyuluhan untuk mengadopsi inovasi. Penyuluh pembangunan sangat penting artinya bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan lewat petugas penyuluh berbagai inovasi yang ada disosialisasikan sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluh pembangunan bisa memberikan informasi penting pembangunan yang dikehendaki pemerintahnya. Beberapa alasan bahwa penyuluhan itu penting, yaitu:

1. penyuluhan sebagai proses penyebaran informasi

Seorang penyuluh ketika pergi ke desa pastinya sudah dibekali seperangkat pengetahuan dan pesan-pesan penmbangunan atau pertanian yang harus disebarluaskan kepada masyarakat. Jadi, penyuluh menyampaikan pesan-pesan yang sudah digariskan oleh pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat.

2. penyuluhan sebagai proses penerangan

Penyuluh dengan pesan yang akan disampaikan harus bisa memberikan pencerahan pada masyarakat. Jika di maysarakat terjadi pemahaman yang keliru penyuluh harus bisa memberikan penerangan yang fungsinya meluruskan pemahaman yang keliru tersebut. Di sinilah peran penyuluh sangat penting. Ia tidak sekedar memberikan dan menyebarkan informasi, tetapi juga memahamkan. Oleh karena itu, penerangan yang terus-menerus sangat dibutuhkan agar pesan yang disampaikan benar-benar dipahami oleh masyarakat.

3. Penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku

Informasi yang telah disampaikan sebisa mungkin tidak hanya memberikan pemahaman pada masyarakat pedesaan atau tidak pula hanya sekedar perubahan sikap mereka namun juga pada perubahan perilaku mereka. Misalnya masyarakat percaya bahwa pupuk yang baik adalah pupuk urea yang disebar, lalu petugas penyuluh desa datang dan menerangkan bahwa pupuk urea yang disebar mempunyai kekurangan. Awalnya masyarakat paham bahwa pupuk urea yang mereka pakai dengan cara disebar mempunyai kekurangan, namun mereka hanya sebatas mengetahui dan tidak menggunakan cara lain. Dengan berbagai cara timbul perubahan sikap untuk tidak mau memakai urea yang disebar, tetapi juga belum menggunakan cara lain yaitu urea tablet. Selanjutnya dengan penerangan yang terus-menerus dan tertanam kuat, maka terjadilah perubahan perliaku yakni masyarakat sudah menggunakan urea tablet sesuai yang dianjurkan oleh petugas penyuluh.

4. Penyuluhan sebagai proses pendidikan

Dikarenakan informasi yang disebarkan memberikan pemahaman yang baru atau membenarkan terhadap asumsi yang keliru pada masyarakat pedesaan maka penyuluhan memberikan pesan-pesan yang berguna bagi masyarakat agar mereka bisa lebih maju, layaknya sebuah pendidikan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan yaitu mengarahkan masyarakat lebih tau, pintar dan maju. Penyuluhan bisa dilakukan layaknya sekolah formal yakni disampaikan dalam bentuk ceramah di depan masyarakat di balai desa atau bisa juga langsung praktik.

5. Penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial

Penyuluhan yang dilakukan pemeritah selama ini tak jaranag terkesan “rekayasa” sepihak pemerintah. Artinya, pemerintah sebagai pihak yang aktif dan masyarakat sebagai pihak yang pasif. “rekayasa” di sini bisa diartikan pemerintah melakukan kegitan “terselubung” yaitu dengan maksud penyuluhan tetapi justru untuk target politik. Tidak bisa dipungkiri di era orde baru berbagai kegiatan di pedesaan berorientasi bagaimana memengaruhi masyarakat agar mereka mendukung pemerintah. Meskipun sebenarnya proses penyuluhan “merekayasa” sesuatu yang sifatnya memang benar-benar berguna bagi masyarakat, namun ada saja perekayasaan terselubung yang sulit dihindari.

         7.2 Juru Penerangan dan Pos Penerangan Pedesaan

         Tugas jupen (juru penerangan) adalah menyebarkan pesan kepada masyarakat misalnya mensosialisasikan bagaimana program-program pemerintah dengan tujuan agar dapat diketahui masyarakat. Bahkan dahulu di Indonesia pernah ada penais (petugas penerangan Agama Islam) yang dilakukan oleh Departemen Agama. Ia melakukan dakwah agama ke desa-desa. Jupen ini memakai bentuk komunikasi interpersonal dalam menyebarkan pesan-pesan yang direncanakan. Agar komunikasinya efektif, jupen mempunyai syarat-syarat yaitu:

  1. keterbukaan (openness)
  2. empati (empathy)
  3. kepositifan (positiveness)
  4. dukungan (supportiveness)
  5. kesamaan (equality)

Tugas jupen semakin ringan ketika pemerintah membentuk Pospendes (Pos Penerangan Pedesaan) melalui surat Direktur Jendral Penerangan Umum Deppen No. 158/k/VI/T/1988 tanggal 23 juni 1988. Kedudukan Pospendes ini sebagai berikut, yaitu:

  1. pos pusat penerangan pedesaan yang merupakan lembaga masyarakat.
  2. sebagai hasil swakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan
  3. pospendes ini merupakan salah satu bagian dari lembaga ketahanan masyarakat desa dalam mewujudkan tata informasi pedesaan.

Fungsi-fungsi pospendes, yaitu:

  1. sebagai “dapur informasi” pembangunan pedesaan.
  2. sebagai forum pertemuan komunikasi antar kelompok-kelompok penerangan dan yang lainnya di pedesaan.
  3. sebagai forum pertemuan komunikasi antara para Pembina kelompok di pedesaan.
  4. sebagai pusat pembinaan dan kegiatan berbagai kelompok di pedesaan.

Tugas dan kegiatan pospendes adalah:

  1. sebagai dapur informasi bertugas melakukan pengolahan informasi melalui diskusi, temu wicara dalam rangka menyerap dan mengolah informasi yang ada.
  2. sebagai pusat pelayanan informasi bertugas memberikan pelayanan penerangan kepada masyarakat dengan menyediakan berbagai informasi dengan media komunikasi  seperti, televisi, bank data, perpustakaan yang berkaitan dengan pedesaan.
  3. sebagai forum komunikasi yang bertugas melaksanakan kegiatan rutin yang berkaitan dengan pembinaan komunikasi di pedesaan.

Tahapan pengembangan pospendes, yaitu:

1. Tahap persiapan

  • Identifikasi jenis informasi yang dibutuhkan.
  • Inventarisasi dan menghubungi sumber-sumber informasi.
  • Perekrutan dan pelatihan kader unit pospendes.
  • Pengadaan sarana yang dibutuhkan.
  • Penyusunan organisasi dan mekanisme kerja.

2. Tahap pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi kegiatan produktif (PPPIKP)

  • Pengumpulan informasi yang dibutuhkan.
  • Pengolahan dan penyebaran informasi ke kelompok kegiatan produktif yang membutuhkan.
  • Pengumpulan dan pengolahan informasi dari kelompok-kelompok kegiatan produktif.
  • Pengumpulan dan penyebaran informasi ke kelompok-kelompok kegiatan produktif.
  • Penyebaran informasi tentang kelompok-kelompok kegiatan produktif kepada pihak luar.

3. Tahap pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi umum (PPPIU)

  • Pengumpulan dan pengolahan informasi umum.
  • Pengadaan dan pengelolaan perpustakaan desa.
  • Pengadaan dan pengelolaan bank data.
  • Penyebaran informasi melalui berbagai media baik kepada kelompok-kelompok kegiatan produktif maupun pihak luar.

Proses tahapan pengembangan unit kegiatan produktif (UKP):

1. Tahap persiapan

  • Identifikasi potensi dan permasalahan.
  • Penyiapan kader-kader unit kegiatan produktif.
  • Koordinasi program pembinaan antarianstasi sektoral yang terkait.

2. Tahapan menumbuhkan usaha produktif

  • Pembentukan kelompok-kelompok kegiatan produktif.
  • Studi keragaman usaha yang akan dikembangkan.
  • Pelatihan-pelatihan.
  • Bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha.
  • Pengorganisasian sumber daya.

3. Tahap mengembangkan kerjasama antar kelompok

  • Menumbuhkan kerjasama ysaha kelompok.
  • Bimbingan pengembangan organisasi antar kelompok.
  • Pelatihan-pelatihan.
  • Rintisan kerjasama dengan sumber-sumber.

4. Tahap penguatan dan perjuangan usaha

  • Memfasilitasi terjadinya kerjasama usaha dengan sumber-sumber.
  • Penguatan organisasi dan kerjasama usaha antar kelompok.
  • Penguasaan mata rantai perdagangan barang-barang produksi.
  • Penguatan posisi tawar dengan pihak ketiga.

5. Tahap penguatan kelembagaan

  • Penyelesaian status hukum kelembagaan.
  • Pemantapan organisasi dan manajemen.

Dukungan dari instansi sektoral yang terkait di tingkat Kabupaten sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi sangat diperlukan dalam mewujudkan model pospendes swadaya yang nantinya akan dapat dicanangkan sebagai model percontohan di tingkat nasional.

8.2 Sistem Pembangunan Pedesaan

8.2.1 Pembangunan Masyarakat Desa

Esensi dari demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari dan untuk rakyat. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa esensi utama dari pemerintahan yang demokratis akan berubah dalam beberapa waktu mendatang. Di Indonesia mekanisme perencanaan pembangunan baik yang berlaku di pusat maupun di daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negri No. 9 Tahun 1982 tentang P5D atau (Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah), namun dengan beralihnya sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi serta tuntutan reformasi yang berkembang, regulasi tersebut dirasa kurang layak lagi untuk diterapkan.

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep tersebut hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

Menurut Surjadi (1995) pembangunan masyarakat desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Pembangunan masyarakat desa mempunyai ruang lingkup dan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah  pemerintahan terbawah atau desa. Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa. Menurut Maskun Sumitro (1994) kebijaksanaan pembangunan wilayah pedesaan dirumuskan secara umum dan merata dan menjadi pedoman setiap langkah pembangunan sektoral di bidang pedesaan.

8.2.2 Keswadayaan Masyarakat Desa

Keswadayaan bisa dipahami sebagai ”semangat” yakni upaya yang didasarkan pada kepercayaan kemampuan diri dan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Keswadayaan juga berarti semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dari atas (Raharjo, 1992). Penanganan masalah kemiskinan selama ini didasarkan pada asumsi bahwa kemiskinan merupakan fenomena rendahnya kesejahteraan dan kurangnya penguasaan terhadap sumber daya. Padahal sebenarnya fenomena kemiskinan sangat kompleks dan bersifat multidimensional. Masalah kemiskinan ditandai oleh banyak faktor misalnya kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, kondisi fisik yang lemah akibat kurangnya gizi, tingginya tingkat ketergantungan mereka dan terefleksikannya dalam budaya kemiskinan yang digariskan satu generasi ke generasi berikutnya (Tjokrowinoto, 1993).

Kondisi kemiskinan di atas terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Orang miskin adalah orang yang serba kurang mampu dan terbelit dalam lingkaran ketidakberdayaan (Bappenas-Depdagri, 1993).

Upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya di pedesaan erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa. Partisipasi masyarakat ini dimulai dari perumusan persoalan, perencanaan, pengelolaan, pengendalian kegiatan dan penilaian keberhasilan pembangunan. Dengan partisipasi ini diharapkan masyarakat pada akhirnya memiliki kemampuan membangun dirinya sendiri dan lingkungannya secara swadaya dan berkelanjutan. Swadaya masyarakat merupakan semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dari atas dengan memanfaatkan sumberdaya yang mereka miliki. Swadaya masyarakat juga dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan fasilitas-fasililtas yang telah tersedia sebagai hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah (Raharjo, 1992). Tidak berkembangnya swadaya masyarakat mengakibatkan penduduk miskin tetap terperangkap dalam kemiskinan.

Menurut Chambers (1983), kemiskinan itu sendiri bukanlah hal yang melekat pada diri orang miskin itu sendiri seperti ketidakberdayaan, kerawanan, kelemahan fisik, isolasi dan kemiskinan itu sendiri, dan dapat pula merupakan sesuatu yang bersifat eksternal seperti kebijaksanaan pembangunan yang lebih mendukung perkembangan lapisan masyarakat ekonomi kuat ketimbang lapisan masyarakat lemah. Menurut Soetrisno (1991) dominannya kepala desa dalam perencanaan program-program pembangunan desa, telah mengabaikan aspirasi dan partisipasi masyarakat desa menyebabkan matinya kemandirian politik pembangunan.

8.2.3 Perencanaan Pembangunan Berbasis Sosial Budaya Lokal

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. Secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat serta perbedaan kedaerahan (bersifat majemuk). Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.  Perencanaan pembangunan melalui pendekatan sosial budaya ini diarahkan untuk meningkatkan peranan dan pengembangan lembaga adat dan budaya lokal guna menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai budaya lokal dalam menunjang pemberdayaan masyarakat sehingga akan tumbuh kondisi sosial budaya yang sehat dan dinamis, yang pada akhirnya akan bermuara pada masyarakat madani dan mengembalikan citra budaya bangsa Indonesia.

8.2.4 Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung didesa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Prinsip pembangunan partisipatif sebagai berikut :

  1. pemberdayaan
  2. transparansi
  3. akuntabilitas
  4. berkelanjutan
  5. partisipasi

Tujuan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

  1. mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.
  2. menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
  3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
  4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
  5. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

8.2.6 Pembangunan Desa yang Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan  dapat diartikan secara luas sebagai kegiatan-kegiatan di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa sekarang tanpa membahayakan daya dukung sumberdaya bagi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Tantangan pembangunan berkelanjutan adalah menemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan sumberdaya alam secara bijaksana. Arus globalisasi yang semakin kuat perlu diimbangi dengan kesadaran bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu memecahkan masalah ketimpangan sumberdaya. Kebijakan pembangunan harus memberi perhatian untuk perlunya menata kembali landasan sistem pengelolaan aset-aset di wilayah pedesaan.

Penataan kembali tersebut lebih berupa integrasi kepada pemanfaatan ganda, yaitu ekonomi dan lingkungan/ekosistem. Walaupun wawasan agroekosistem merupakan suatu pengelolaan yang kompleks dan rumit, akan tetapi keberhasilannya dapat dilihat dan dirumuskan dengan melihat indikator-indikator antara lain: kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan lokal, kontribusi terhadap keberlanjutan penggunaan sumberdaya alam, kontribusi terhadap peningkatan lapangan kerja, kontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi makro, efektifitas biaya dan kontribusi terhadap kemandirian teknis. Ada empat aspek umum ciri-ciri spesifik terpenting mengenai konsep agroekosistem. Empat aspek umum tersebut adalah

  1. kemerataan (equitability)
  2. keberlanjutan (sustainability)
  3. kestabilan (stability) dan
  4. produktivitas (productivity).

 Secara sederhana, equitability merupakan penilaian tentang sejauh mana hasil suatu lingkungan sumberdaya didistribusikan di antara masyarakatnya. Sustainability dapat diberi pengertian sebagai kemampuan sistem sumberdaya mempertahankan produktivitasnya, walaupun menghadapi berbagai kendala. Stability merupakan ukuran produktivitas sumberdaya bebas dari keragaman yang disebabkan oleh fluktuasi faktor lingkungan. Productivity adalah ukuran sumberdaya terhadap hasil fisik atau ekonominya.

Di masa yang akan datang, dalam konteks pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya di desa haruslah dilaksanakan dalam satu pola yang menjamin kelestarian lingkungan hidup, menjaga keseimbangan biologis, memelihara kelestarian dan bahkan memperbaiki kualitas sumberdaya alam sehingga dapat terus diberdayakan, serta menerapkan model pemanfaatan sumberdaya yang efisien. Pemerintah Kabupaten memberikan alokasi dana desa merupakan wujud nyata pemenuhan hak desa dalam membiayai program pemerintahan desa, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Alokasi dana desa tersebut digunakan dalam pembangunan fisik atau non fisik dengan tujuan perkembangan desa. Indikator dalam hal ini meliputi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan.

9.2 Sistem Komunikasi Indonesia Berdasarkan Letak Geografis

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengertian dan wawasan manusia terhadap fakta dan gejala lingkungannya menjadi bertambah luas dan mendalam. Kesadaran akan pentingnya aplikasi berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi manusia mendorong para ahli dari berbgai disiplin ilmu untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan ilmunya, sehingga suatu masalah dapat dipecahkan secara komprehensif. Dengan pendekatan multidisipliner, perkembangan berbagai pendekatan dan paradigma keilmuan memunculkan berbagai disiplin ilmu baru yang merupakan hasil penelaahan tersendiri maupun hasil perkawinan/perpaduan antara dua atau lebih disiplin ilmu.

Salah satu hasil perpaduan konsep keilmuan adalah geografi komunikasi, yakni perpaduan antara ilmu geografi dan ilmu komunikasi, yang berkembang menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Untuk memahami pengertian geografi komunikasi terlebih dahulu harus dipahami pengertian geografi dan komunikasi, karena geografi komunikasi muncul sebagai disiplin ilmu tersendiri yang merupakan cabang dari geografi manusia. Salah satu definisi geografi yang cukup populer di Indonesia adalah definisi hasil rumusan Seminar dan Lokakarya Geografi di Semarang tahun 1988 (dalam Suparmini, dkk, 2000) yang menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfir (litosfir, hidrosfir, biosfir, atmosfir, dan antroposfir) dengan sudut pandang/pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah.

Menurut Blij dan Muller (1998) geografi mempelajari lokasi-lokasi dan distrisbusi feature permukaan bumi. Feature yang dimaksud antara lain karakteristik hunian manusia atau sifat-sifat lingkungan alam, tetapi aspek yang paling menarik perhatian geograf adalah interrelasi antara lingkungan alam dengan masyarakat manusia. Pendekatan terhadap aspek manusia dan dunia alam dipandu oleh perspektif keruangan (spatial perspektive) Sementara menurut Effendi (2000) komunikasi hakekatnya adalah proses pernyataan antar manusia, yang dinyatakan adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Dalam bahasa komunikasi, pernyataan dinamakan pesan (message), orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, sedangkan orang yang menerima pesan disebut komunikan (communicatee). Secara tegas dapat dinyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan komunikasi terdiri dari dua aspek, yakni isi pesan (the content of the message) dan lambang (symbol). Konkritnya, isi pesan adalah pikiran atau perasaan, lambang adalah bahasa.

Berdasarkan pengertian dan arti istilah-istilah dalam geografi dan ilmu komunikasi, dapat ditarik suatu kaitan antara istilah-istilah tersebut untuk mencoba mendefinisikan terminologi geografi komunikasi. Hanya perlu diingat bahwa tidak semua wilayah kajian ilmu komunikasi dipelajari dalam geografi komunikasi, mengingat bahwa yang dipentingkan dalam geografi komunikasi adalah ruang tempat terjadinya komunikasi (analsisis lokasional), aliran atau transmisi informasi atau pesan, kuantitas dan kualitas aliran informasi antar ruang, distribusi fasilitas media komunikasi dan efek media masa terhadap tingkah laku keruangan manusia dan lingkungan (Albar dalam Hurst, 1986).

Fenomena komunikasi merupakan fenomena sosial (antroposfir), oleh karena itu bidang kajian komunikasi dipelajari dalam Geografi Manusia/Sosial. Dengan demikian dapat dinyatakan disini bahwa geografi komunikasi adalah cabang dari geografi sosial yang mempelajari gejala aliran atau pergerakan massa psikal (tidak berbentuk benda) yang berupa ide/gagasan, informasi, dan atau data dan sejenisnya dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan media tertentu dengan pendekatan keruangan, kelingkungan (ekologi), dan kompleks wilayah.

Para ahli geografi tertarik untuk memasukkan fenomena komunikasi sebagai objek kajiannya, karena ternyata aktivitas komunikasi berdampak pada ruang sosial manusia, aktivitas/tingkah laku keruangan, difusi keruangan, dan menjadi pertimbangan manusia dalam menentukan keputusan pilihan lokasi untuk melakukan kegiatan hidupnya, seperti menentukan lokasi permukiman, keputusan untuk melakukan migrasi, penentuan lokasi pusat kegiatan perekonomian, adaptasi dan pembentukan persepsi lingkungan. Informasi yang diterima seseorang terhadap suatu lokasi akan memunculkan tanggapan yang beragam dan membawa pengaruh terhadap aktivitas keruangan yang dilakukannya.

10.2 Sistem Komunikasi Kota dan Desa

10.2.1 Sistem Komunikasi Kota

Adalah suatu kenyatan bahwa sulit memberikan definisi kota, yang bersifat universal, menyeluruh dan obyektif . Adalah terlalu sulit menemukan kriterium tunggal untuk menentukan bahwa suatu tempat dengan suatu kehidupan bersama itu adalah kota. Ada pandangan bahwa satu satunya jalan menuju ke suatu masyarakat yang makmur adalah melalui industrialisasi hal ini berarti bahwa di masa yang akan datang, kita akan mengalami peradaban industrial modern, dan ini berarti pula mempunyai tekanan orientasi ke kota, sebab peradaban industrial modern akan di kuasai oleh kota.  Bahkan ada pandangan, untuk mengatakan sebagian besar desa-desa, membuat banyak desa menjadi kota. Sebab kehidupan bersama kota akan menjadi titik pusat masyarakat Indonesia. Mereka yang menjalankan pengawasan sebagian besar lembaga yang menguasai kehidupan sosial-politik-ekonomi-budaya adalah justru penduduk kota. Tidak dapat diambil sebagai kriteria, hanya jumlah penduduk sebagai suatu ciri khas kota, ataupun hanya erat-renggangnya relasi-relasi sosial suatu masyarakat.

Dikarenakan tidak berhasil menemukan kriterium tunggal untuk menentukan, bahwa suatu tempat dinamakan kota, maka ada beberapa kombinasi faktor yang mencirikan suatu kota; mata pencaharian non-agrikultur, lingkungan, ukuran komuniti, kepadatan penduduk, heterogenitas penduduk, differensiasi dan stratufukasi sosial, dan sistem interaksi (jumlah dan tipe-tipe kontak-kontak sosial).  Ciri-ciri sistem komunikasi di kota antara lain adalah : diversitas kompleksitas komunikasi, baik komunikasi sosial maupun komunikasi media. Komunikasi bersifat tidak permanen dan anonym. Diversitas komunikasi dalam kota disebabkan oleh adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Banyaknya peranan (role) maupun kedudukan (status) yang masing-masing mempunyai sifat-sifat yang khas di dalam kota. Hal itu menyebabkan rata-rata orang kota mempunyai aneka ragam (sistem) komunikasi. Kompleksitas komunikasi penduduk kota dapat diartikan bahwa berbagai orang (yang heterogen) atau kelompok orang dapat berkomunikasi dengan sistem ataupun cara yang cukup rumit (kompleks).

Sebagian besar komunikasi yang membentuk relasi-relasi sosial di kota terjadi antara orang-orang yang anonim atau asing satu sama lain, dan hanya berlangsung untuk waktu yang singkat tidak permanen. Dalam arti orang kota selalu terus menerus membuat kontak sosial atau komunikasi yang baru. Kecepatan perubahan-perubahan berkomunikasi ini dapat juga disebut mobilitas sosial. Jadi bersamaan dengan komunikasi bertingkat anominitas tinggi, tidak permanen, mobilitas sosial ini memperkuat adanya komunikasi dan relasi-relasi sosial sekunder (dengan pengertian kurang atau tidak akrab, bersifat impersonal, formal, kurang bersifat emosional, dan rasional).

10.2.2 Sistem Komunikasi Desa

Desa biasanya tersusun dari individu-individu yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok lokal (keluarga) yang lebih kecil dan permanen, disebut komuniti (diartikan paguyuban). Mereka disatukan oleh rasa terikat pada alam sekeliling tempat mereka hidup dan menghadapi masalah-masalah mereka terikat oleh rasa bersama.

Beberapa faktor atau ciri-ciri desa, yang merupakan juga hambatan-hambatan untuk perubahan sosial untuk pembangunan, sebagai berikut : tingkat pendapatan penduduk yang rata-rata masih rendah, umumnya terdapat sikap fanatisme ataupun nostalgis terhadap tradisi masa lalu, kurang bersikap kompetitif,  belum terbina sikap mental serta sitem nilai yang dapat menunjang ilmu pengetahuan, tidak ada rangsangan-rangsangan kuat untuk bertindak kreatif,  faktor sikap mental, faktor-faktor kelembagaan, dan faktor lingkungan yang tidak kondusif, sikap penduduk yang masih pasif, masih famili-sentris, sikap nrimo, acuh tak acuh, orientasi ke masa lampau, penguasaan tanah, hak tuan tanah, hak komunal, lembaga perkreditan pribadi (lintah darat),  mobilitas vertikal masih kurang, dan entrepreneurship belum berkembang.

Sistem komunikasi yang ada atau ditujukan terhadap masyarakat desa dalam memakai pola komunikasi yang sangat sederhana, face to face communication dan interpersonal communication. Peranan media massa belum optimal, media massa yang lebih akrab adalah media elektronik tetapi lebih banyak dimanfaatkan aspek hiburannya. Walaupun pada umumnya di negara Indonesia tumbuh dan berkembang dari masyarakat pendengar (listened society) dan seiring menjamurnya stasiun televisi swasta dan daya jangkaunya luas maka akan menjauhkan media massa surat kabar, termasuk di desa-desa. Dilain pihak pers Indonesia berifat ‘urban oriented’ dan juga pengenalan media (media exposure) di desa-desa masih sangat rendah.

Sebaian besar penduduk Indonesia di pedesaan masih merasa bahwa memang bentuk komunikasi oral masih lebih memengaruhi dan disukai dibandingkan dengan komunikasi melalui media massa. Padahal komunikasi oral sulit diawasi dan cenderung untuk menyimpang. Maka diperlukan pembinaan juru penerang/penyuluh yang memerlukan biaya banyak. Segi negatif dari komunikasi oral adalah bahwa penggunaan sistem komunikasi oral dan pembinaan kelompok yang ditetapkan dari “atas”, akan cenderung bersifar indoktrinasi dan pembinaan politis sehingga bertentangan dengan filsafat komunikasi persuasif.

11.2 Peran Opinion leader dalam Setiap Sistem Komunikasi

Komunikasi yang terbagi menjadi empat level jika diamati akan melibatkan peran Opinion leader. Pada level interpersonal, sekalipun sangat terbatas pasti tetap ada peran Opinion leader. Begitu juga dalam komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan komunikasi massa. Pada komunikasi massa, Opinion leader secara langsung akan diduduki oleh pelaku komunikasi oganisasi, demikian juga komunikasi organisasi memiliki Opinion leader dari level- level dibawahnya. Hal yang mendasar yaitu bahwa Opinion leader memiliki posisi yang cukup kuat untuk mempengaruhi khalayak. Kekuatan itu dapat berasal dari faktor budaya, agama atau pengalaman. Peranan Opinion leader dalam sistem komunikasi akan paparkan berikut.

11.2.1 Model Arus Komunikasi

Menurut Sardjono (1989) dalam proses komunikasi dikenal empat model arus alir pesan, yaitu model jarum injeksi (hypodermic needle model), model alir satu tahap (one step flow model), model alir dua tahap (two steps flow model) dan model alir banyak tahap (multy steps flow model). Kesemua model arus alir tersebut mempunyai ciri khas dan pola peredaran komunikasinya yang berbeda satu sama lain. Di sini kita mempelajari letak pemimpin Opinion leader dan bagaimana mereka mempengaruhi audience dalam arus utama komunikasi.

1.      Model Jarum Injeksi (hypodermic needle model)

Model ini mempunyai arus komunikasi yang berjalan satu arah yang berasumsi bahwa khalayak itu besikap pasif terhadap berbagai macam informasi yang disebarkan media massa. Sebaliknya media aktif untuk mempengaruhi audience. Ditinjau dari segi efeknya, pesan media di model ini sangatlah kuat. Menurut Elihu Katz model ini mempunyai ciri yang menarik, yaitu:

-  media massa memiliki kekuatan yang luar biasa besarnya, apapun informasi yang datang dari media kepada khalayaknya akan selalu mengenai audience.

mass audience dianggap seperti atom-atom yang terpisah satu sama lain serta tidak saling berhubungan dengan media massa. Jika mass audience mempunyai pendapat yang sama tentang suatu persoalan, maka hal ini bukan karena mereka berhubungan satu sama lain, melainkan mereka memperoleh pesan yang sama dari satu media.

Model ini menyimpulkan bahwa manusia itu berada dalam “tempurung kelapa” yang tidak pernah berhubungan dengan orang lain mengenai suatu pesan namun pesan tersebut berasal dari media. Realitas sejarah model ini yaitu:

-  peranan koran-koran Amerika yang berhasil menciptakan opini publik yang positif ketika pecah perang dengan Spanyol pada tahun 1898, karena koran-koran tersebut mampu membuat penduduk membedakan siapa kawan dan siapa lawan.

-  berhasilnya mesin propaganda Goebbels pada Perang Dunia ke II. Media digunakan untuk propaganda memenangkan perang. Seperti ungkapan Deutsch Uber Alles yaitu “Jerman diatas segala-galanya” dan “Jerman Bangsa Mulia”, ungkapan ini efektif untuk mempengaruhi benak masyarakat agar mendukung kebijakan Nazi Hitler.

-  pengaruh Madison Avenue atas perilaku konsumen serta dalam pemungutan suara.

2.      Model Alir Satu Tahap

Kesamaan model ini dengan model sebelumnya yaitu saluran media massa langsung berhubungan dengan audience-nya. Dengan kata lain pesan media mengalir tanpa perantara. Perbedaan antara kedua model tersebut adalah:

- model ini mengakui bahwa media massa bukanlah all powerful dan tidak semua media mempunyai kekuatan yang sama. Sedangkan model jarum hipodermik menganggap media massa all powerful dan menganggap semua media mempunyai kekuatan sama dalam mempengaruhi audience-nya.

- pesan-pesan yang diterima sangat tergantung pada sistem seleksi yang ada pada masing-masing audience. Adapun model jarum hipodermik impact pesan hampir tidak ada karena dianggap mempunyai kesamaan dalam sistem seleksi.

- model ini mempengaruhi kemungkinan timbulnya reaksi yang berada di kalangan audience terhadap pesan-pesan media yang sama. Artinya pesan yang sama yang diterima oleh audience belum tentu menimbulkan reaksi yang sama. Sedangkan model sebelumnya mengasumsikan bahwa pesan yang sama akan menimbulkan reaksi yang sama.

3.      Model Alir Dua Tahap

Asumsinya adalah pesan-pesan media massa tidak seluruhnya langsung mengenai audience karena adanya pihak-pihak tertentu yang membawa pesan dari media untuk diteruskan ke masyarakat. Pihak-pihak tersebut dikenal dengan nama Opinion leader. Model ini disebut alir dua tahap karena memang ada dua tahap dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Tahap pertama adalah pesan media kepada Opinion leader, kedua adalah pesan Opinion leader kepada audience atau followers. Opinion leader lebih banyak bersentuhan dengan media massa dibandingkan followers karena ia mempunyai kelebihan dalam hal kemampuannya mengakses pesan media.

4.      Model Alir Banyak Tahap

Model ini merupakan gabungan dari model yang sudah disebutkan sebelumnya. Artinya bahwa pesan-pesan media massa menyebar kepada audience melalui interaksi yang kompleks. Media mencapai audience dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui relaying (penerusan) secara beranting melui Opinion leader maupun melalui situasi saling berhubungan antara sesama anggota audience. Bisa dikatakan bahwa Opinion leader menemukan bentuknya secara khusus pada model dua tahap dan secara umum pada model ini.

11.2.2 Sejarah Opinion leader

Intelektual Amerika begitu ketakutan ketika model jarum hipodermik telah mencapai sasaran secara jelas dengan implikasi munculnya Perang Dunia I yang dihembuskan oleh Adolf Hitler. Model itu dianggap sebagai cara ampuh membangkitkan “kemarahan” massa. Begitu kuat peran media dalam mempengaruhi massa. Untuk itu, Paul Lazzarfeld mengkaji kembali kapasitas media massa dalam membawakan perubahan-perubahan. Penelitian di Ery Country, Ohio, Amerika Serikat tentang “perilaku pemilih” dalam memilih presiden 1940 menunjukkan hasil yang sangat kontras. Ditemukan fakta bahwa media mempunyai peran sangat kecil dam terbatas dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Hasil ini mematahkan model jarum hepidermik yang selama ini diakui keampuhannya.

Riset menunjukan hampir tidak ada pemungutan suara yang secara langsung dipengaruhi oleh media. Ide-ide mengalir dari radio dan barang cetakan lain kepada Opinion leader dan baru diteruskan ke audience. Disini menunjukan betapa besarnya pengaruh Opinion leader mempengaruhi masyarakat pemilih. Dari sini pula berkembang teori tentang peranan Opinion leader dalam masyrakat. Sebelumnya kata Opinion leader disebut dengan istilah influentials, influencers atau tastemakers. Kata Opinion leader kemudian lebih lekat dengan masyarakat pedesaan karena tingkat media exposure-nya yang masih rendah dan tingkat pendidikan yang masih standar.  Akses media lebih dimungkinkan dari mereka yang mempunyai tingkat pemahaman tinggi dan kebutuhan akan media tidak rendah. Secara tidak langsung menjadi perantara berbagai informasi yang diterimanya dan diteruskan kepada masyarakat. Opinion leader sering terkena media exposure di masyarakat desa dan mereka sangat dipercaya untuk menjadi panutan bagi masyarakatnya. Berdasarkan aktif tidakknya Opinion leader pengelompokannya dibagi menjadi dua:

1.      Opinion leader aktif (opinion giving)

Karena Opinion leader tersebut sengaja mencari followers untuk mengumumkan atau mensosialisasikan suatu informasi.

2.      Opinion leader pasif (opinion seeking)

Dalam hal ini followers aktif mencari sumber informasi kepada Opinion leader sehubungan dengan masalah yang tengah dihadapi.

11.2.3 Cara Mengetahui Opinion leader

Tiga cara mengetahui adanya Opinion leader menurut Everett M. Rogers (1973):

1.      Metode sosiometrik

Di sini menurut jaringan komunikasi masyarakat ditanyakan kepada siapa mereka mencari informasi mengenai masalah yang dihadapi. Teknik ini adalah cara yang paling valid untuk menentukan siapa pemimpin masyarakat sesuai dengan pandangan para pengikutnya.  Berikut contoh gambar tentang munculnya Opinion leader dalam jaringan komunikasi pada beberapa keluarga:

Pada gambar (1) dan (2) kepala keluarga belum membentuk jaringan komunikasi. Pada gambar (2) kepala keluarga sudah mendapatkan informasi yang kemungkinan diterima dari berbagai macam saluran dan media. Gambar (3) sejumlah kepala keluarga membentuk jaringan komunikasi dengan bertanya kepada orang (pihak yang berada di tengah dan dikenai tanda panah atau Opinion leader)  yang dipercayai mereka sebagai usaha konfirmasi atas informasi yang didapatkannya.

1.      Informants Rating

Masyarakat diberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu pada responden yang dianggap sebagai key informants dalam masyarakat mengenai siapa yang dianggap masyarakat sebagai pemimpin mereka. Untuk memilih key informants sangat dibutuhkan kejelian karena harus mereka yang benar-benar sepantasnya dipilih. Biasanya di Amerika Latin yang biasanya menjadi key informants adalah pendeta yang dianggap bisa menjawab pertanyaan siapa-siapa yang berpengaruh di desanya.

2.      Self Designing Method

Di metode ini kita mengajukan pertanyaan kepada responden dan minta ditunjukkan tendensi orang lain yang dapat menunjuk siapa-siapa yang diperkirakan mempunyai pengaruh. Validitas pertanyaan ini sangat tergantung pada ketepatan (akurasi) responden untuk mengidentifikasi dirinya sebagai pemimpin.

11.2.4 Karakteristik Opinion leader

Karena Opinion leader adalah orang yang mempunyai keunggulan dari masyarakat kebanyakan, jadi ada karakteristik yang membedakan dirinya dengan orang lain yaitu:

- Lebih tinggi pendidikan formalnya disbanding dengan anggota masyarakat lain.

- Lebih tinggi status sosial ekonominya (SSE).

- Lebih inovatif dalam menerima dan mengadopsi ide baru.

- Lebih tinggi pengenalam mediannya (media exposure).

- Kemampuan empatinya lebih besar.

- Partisipasi sosial lebih besar.

- Lebih kosmopolit (mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas).

Menurut Floyd Ruch, syarat seorang pemimpin atau Opinion leader yaitu:

- Sosial perception, seorang pemimpin harus dapat memiliki ketajaman dalam menghadapi situasi.

- Ability in abstract thinking, pemimpin harus memiliki kecakapan secara abstrak terhadap masalah yang dihadapi.

- Emotional stability, pemimpin harus memiliki perasaan stabil, tidak mudah terkena pengaruh dari luar.

Pada umumnya Opinion leader itu lebih mudah menyesuaikan diri dengan masyarakatnya, lebih kompeten dan lebih tahu memelihara norma yang ada. Kemampuan dirinya memelihara norma menjadi suri tauladan yang diberikan kepada masyarakat. Jika suatu saat nanti masyarakat mengalami kemajuan yang berarti, maka peran Opinion leader lambat laun akan terkurangi atau mengalami pergeseran peran terhadap kasus-kasus tertentu.

11.2.5 Monomorfik dan Poliomorfik Opinion leader

Merton, 1949 membagi pemuka pendapat atau opinon leader menjadi dua berdasarkan penguasaan materinya, yaitu:

1.      Monomorfik

Yaitu jika Opinion leader hanya menguasai satu permasalahan saja, pemimpin seperti ini hanya mampu mengatasi satu permasalahan yang ada di masyarakat.

2.      Polimorfik

Yaitu jika Opinion leader menguasai lebih dari satu permasalahan, pemimpin yang mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

Opinion leader yang ada di pedesaan sangat sulit dijumpai seseorang yang hanya menguasai satu permasalahan saja, jadi kepemimpinan ini polimorfik. Ini sangat dimungkinkan terjadi karena di desa jarang ada diferensiasi atas jabatan dan pekerjaan.

11.2.6 Opinion leader dalam Sistem Komunikasi

Opinion leader merupakan salah satu unsur yang sangat mempengaruhi arus komunikasi, khususnya di pedesaan. Berbagai perubahan dan kemajuan masyarakat sangat ditentukan oleh peran opinion leader. Ketidakmampuan dalam mempengaruhi opinion leader pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap program yang sedang dijalankan. Meskipun diakui tetua kampung atau opinion leader bukanlah manusia yang serba super dan tahu segalanya, tetapi kelebihannya adalah bahwa mereka dianggap orang yang lebih peka dan in group serta tahu adat kebiasaan masyarakat. Mereka mempunyai jiwa sosial yang tinggi yang setiap saat membantu perubahan sosial di lingkungannya.

Opinion leader juga lebih mempunyai gradasi hemofili yang lebih baik dengan pihak lain. Homofili adalah suatu tingkat dimana pasangan individu yang berinteraksi sepadan dalam hal tertentu, seperti kepercayaan, nilai-nilai, pendidikan atau status sosial. Jika homofili dalam sistem sosial itu tinggi, maka komunikasi akan mudah dilaksanakan. Di desa, warga masyarakat akan lebih cenderung berkomunikasi dengan mereka yang berasal dari tingkat kesenjangan pendidikannya tidak terlalu tinggi. Seperti halnya yang diakui Everett M. Rogers dan Shoemaker bahwa orang-orang yang paling tinggi status sosialnya (termasuk masalah pendidikan) dalam sistem sosial jarang sekali berinteraksi langsung dengan orang-orang yang paling rendah status sosialnya. Hasil penelitian Van de Ban (1963) di Belanda menemukan fakta bahwa apa yang dilakukan oleh opinion leader cenderung diikuti masyarakat. Opinion leader jelas sangat berpengaruh pada proses komunikasi disebabkan ciri, perilaku, dan kebiasaan yang melekat pada dirinya. Tentunya arus informasi masyarakat desa jelas sangat tergantung pada peran opinion leader tersebut.

11.2.7 Opinion leader di Indonesia

Model-model arus informasi yang lebih mendekati untuk membahas opinion leader ini adalah model two steps flow. Media massa tidak langsung mengenai audience tetapi melalui pemimpin opininya dan kemudian pemimpin itu meneruskan informasi tersebut kepada pengikutnya. Seiring jalannya waktu, peran opinion leader semakin pudar dengan tingkat perkembangan media massa yang kian pesat dang tingkat “melek huruf” masyarakat meningkat. Opinion leader memang masih mempunyai pengaruh yang kuat dalam  mempengaruhi sikap dan perilaku pengikutnya, namun pengikutnya sering menentukan sikap dan perilakunya sendiri.

Media massa tidak lagi menjadi monopoli opinion leader saja, tapi masyarakat mempunyai kesempatan untuk menikmati media massa. Terpaan langsung yang diterima inilah yang nantinya akan ikut menentukan perilaku mereka. Model multitahap dalam perkembangannya bisa dijadikan model untuk menganalisis opinion leader. Tapi bagi yang tingkat “melek huruf” belum memadai model two steps flow masih relevan, namun bisa tidak relevan karena kadang pemimpin opini yang berada jauh di pelosok desa sama-sama tidak bisa mengakses media massa. Opinion leader adalah seseorang yang relatif dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu secara informal. Mereka mempunyai pengaruh dalam proses penyebaran inovasi, bisa mempercepat diterimanya inovasi dan menghambat tersebarnya inovasi ke dalam sistem masyarakat (Everett M. Rogers dan Shoemaker, 1987).

11.2.8 Opinion leader Dalam Kehidupan Politik

Dalam kehidupan politik, opinion leader adalah mereka yang mempunyai otoritas tinggi dan menentukan sikap dan perilaku pengikutnya. Hal ini disebabkan karena kewibawaan, ketundukan, kharisma dan mitos yang melekat padanya atau karena pengetahuan serta pengalaman yang melekat padanya. Contoh opinion leader dalam politik misalnya, Megawati (Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Gus Dur (Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa).

Dikarenakan kedua orang itu bisa menentukan sikap dan perilaku pengikutnya pada gambar atau tokoh siapa aspirasi politik warga masing-masing harus menentukan pilihannya. Megawati bisa “memaksa” pengikutnya untuk memilih PDI-P apapun yang terjadi pada partai itu, dan Gus Dur bisa “menentukan” pengikutnya untuk terus mendukung dirinya di PKB. Berikut beberapa alasan yang mendorong mengapa Megawati dan Gus Dur dianggap opinion leader dalam politik:

  1. mereka menjadi panutan pengikutnya dengan ketundukan irrasional. Artinya apa yang dilakukan kedua pemimpin itu, baik atau buruk, cenderung diikuti pengikutnya karena didasarkan pada kepemimpinan kharismatik.
  2. mereka ikut menentukan apa yang harus dilakukan para pengikutnya. Jika mereka bilang massa harus bergerak ke kiri, mereka akan begerak ke kiri. Jika mereka bilang tidak, maka pengikutnya pun akan bilang tidak pula.
  3. mereka mengukuhkan bahwa media massa punya pengaruh yang sangat kecil di dalam mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakatnya karena peran opinion leader mereka. Walaupun terpaan media terus menerus dengan menolak ide mereka, tetapi pengikut mereka lebih memilih mematuhi segala kehendak pemimpinya dengan mencari informasi pembenaran untuk mendukung dan mematuhi pendapat opinion leadernya.

Hubungan antara opinion leader dalam politik dengan masyarakat Indonesia adalah:

  1. opinion leader sangat berpengaruh di dalam mempengaruhi proses kebijakan politik di Indonesia. Misalnya beberapa kiai di desa-desa sangat menentukan tanda gambar apa yang dipilih oleh warga desa di daerah tersebut. Hal ini terjadi karena kiai memilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bukan mustahil pengikutnya juga akan memilih partai itu. Apalagi jika sang kiai selalu memakai ayat-ayat suci untuk melegitimasi pilihannya.
  2. opinion leader ini juga bisa menolak kebijakan pemerintah. Di era Orba, pemerintah gencar untuk kampanye Golkar yang merupakan satu-satunya partai penguasa yang disponsori pemerintah. Dengan memakai sistem floating mass nyaris setiap daerah diharuskan memilih Golkar. Misalnya peran K.H Alawy Muhammad di Madura yang mendukung PPP, perilaku kiai ini jelas menolak kebijakan pemerintah yang memaksa masyarakat untuk memilih Golkar.
  3. opinion leader tidak boleh dipandang sebelah mata agar berbagai keinginan pemerintah bisa berhasil. Keberhasilan pemerintah tidak lain atas dukungan Opinion leader juga, karena kunci utama keberhasilan program pemerintah terutama di desa-desa terletak juga di pundak opinion leader tadi.

11.2.9 Opinion Leader Dalam Kehidupan Sosial

Peran opinion leader dalam kehidupan sosial dapat tercermin dalam suskes tidaknya program Keluarga Berencana (KB) yang dikampanyekan pemerintah tahun 70-an. Kesuksesan program ini tidak lepas dari peranan Opinion leader yang mendukung. Misalnya sebuah kantor Kepala Desa di Bantul, Yogyakarta secara terang-terangan ditulis bahwa para kiai dan tokoh masyarakat lain mendukung dan menghalalkan  gerakan program KB pemerintah. Ini bisa dilihat dari penurunan angka kelahiran rata-rata penduduk di Indonesia. Periode 1961-1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1%, periode 1971-1980 sebesar 2,32% dan periode 1980-1990 menjadi 1,98% (Masri Singarimbun, 1996:3). Meskipun Masri Singarimbun tidak menyebutkan secara eksplisit apa yang mempengaruhi penurunan angka tersebut, namun dalam hal ini Opinion leader tidak bisa dianggap remeh dalam hal mempengaruhinya.

Opinion leader menjadi faktor utama berhasil tidaknya penurunan angka kelahiran yang menjadi salah satu program KB. Jika program tersebut tidak mendapat dukungan dari Opinion leader, sekuat apapun keinginan pemerintah dengan cara apapun masyarakat tentu menganggap KB merupakan program baru yang justru membatasi anak. Padahal di desa berkembang filsafat hidup yaitu banyak anak banyak rezeki.

11.2.10 Masa Depan Opinion Leader di Indonesia

Beberapa poin penting yang akan menjadi pertanyaan kita kemudian adalah bagaimana masa depan kepemimpinian opinion leader di Indonesia, yaitu:

  1. masuknya teknologi komunikasi di pedesaan telah menyebabkan munculnya jarak sosial antara opinion leader dengan masyarakatnya. Masuknya teknologi baru membutuhkan keahlian dan pengetahuan baru yang biasanya dikuasai oleh kaum muda, sehingga peran opinion leader lambat laun akan cepat berkurang. Dahulu dalam bercocok tanam masyarakat biasa meminta nasihat kepada opinion leader, namun sejak adanya teknologi masyarakat mengalihkan kepercayaan pada teknologi tersebut.
  2. dengan masuknya teknologi komunikasi pula, hubungan intim yang selama ini terbina antara opnion leader dengan masyarakat atau antara masyarakat itu sendiri mulai berkurang. Misalnya acara pengajian, penyebarluasan informasi yang biasa dilakukan secara tatap muka sudah bisa didapatkan lewat saluran komunikasi massa. Bisa dinikmati lewat televisi dan radio, jelas ini akan mengurangi hubungan intim antara satu dan yang lainnya. Dampaknya, peran opinion leader akan semakin berkurang atau bahkan semakin ditinggalkan untuk menjawab berbagai persoalan.
  3. teknologi yang masuk ke desa telah mengubah muatan penting dalam komunikasi. Sebelum teknologi masuk, hubungan antara masyarakat didasarkan pada perasaan memiliki dan rela berkorban, namun setelah teknologi masuk mengubah pola komunikasi tersebut menjadi lebih didasarkan pada suasana saling menguntungkan. Sebab, teknologi komunikasi mengubah budaya masyarakat menjadi lebih konsumtif. Tak tertutup kemungkinan hubungan antara opinion leader dengan masyarakat didasarkan pada usaha mencari keuntungan. Misalnya, opinion leader yang mau memberikan nasihatnya dengan diikuti imbalan materi.
  4. meskipun terancam keberadaannya, baik yang disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang kian meningkat atau masuknya teknologi komunikasi, opinion leader di Indonesia masih sangat berperan dalam mempengaruhi sikap dan perilaku pengikutnya di desa. Opinion leader tidak hanya bisa memberikan pengaruh dalam hal yang sedang dihadapi masyarakat desa, tetapi juga bisa mempengaruhi sikap dan perilaku memilih dalam politik dan tidak sedikit pula yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan sosial.

Beberapa ciri opinion leader beserta proses komuniasi yang dijalankan, yaitu:

  1. komunikasi interpersonal mempunyai struktur jaringan yang tertentu (kerabat, keluarga besar, dan suku) yang sangat kuat, karena ikatan yang telah lama ada, kebiasaan-kebiasaan setempat yang telah lama tertanam dan setiap struktur mempunyai opinion leadernya masing-masing.
  2. komunikasi di Indonesia ditandai oleh ciri-ciri sitem komunikasi feudal yaitu ada garis hierarki yang ketat sebagai bawaan dari sistem tradisional. Opinion leader jelas mempunyai pengaruh sementara arus komunikasi condong berjalan satu arah.
  3. opinion leader ini dianggap telah dikenali dan dapat diketahui dengan mudah dari fungsi mereka masing-masing dalam pranata-pranata informal yang telah berakar dalam masyarakat seperti alim ulama, pemuka adat, guru, dan dukun.
  4. jaringan komunikasi yang ada dalam masyarakat juga dengan sendirinya dianggap telah dikenali pula. Jaringan yang berkaitan dengan masing-masing jenis pranata atau opinion leader tersebut seperti jaringan atau jalur komunikasi keagamaan, adat, pendidikan informal, dan kesehatan tradisional
  5. opinion leader tidak hanya mereka yang memegang fungsi dalam pranata informal masyarakat, namun juga pemimpin-pemimpin formal termasuk yang menempati kedudukan karena ditunjuk dari luar (dokter, guru sekolah, dan pamong praja).
  6. opinion leader di Indonesia dianggap berifat polimorfik, yaitu serba tahu atau tempat menanyakan segala hal. Ini karena kecenderungan untuk menyalurkan segala macam informasi (politik, pertanian, keluarga berencana, wabah) kepada para opinion leader yang sama.
  7. opinion leader pasti akan meneruskan informasi yang diterimanya kepada pengikutnya, meskipun dengan perubahan-perubahan. Opinion leader ini juga cukup dekat dengan jaringan pengikutnya.

12.2 Senioritas dan Teori Komunikasi

12.2.1 Senioritas

Faktor senioritas yang cukup berpengaruh di Indonesia pada umumnya dan masyarakat pedesaan pada khususnya apabila dikaji dalam teori komunikasi akan masuk pada aliran mikro khususnya effect research. Effect research menganalisa bagaimana efek media mampu menjangkau khalayak. Kehadiran sosok opinion leader menunjukkan adanya keterlibatan yang kuat dari komunikasi interpersonal dalam proses komunikasi massa secara keseluruhan. Opinion leader itu sendiri merupakan  individu dalam masyarakat yang menerima informasi dari media dan meneruskannya ke dalam kelompok asalnya.

Melalui media massa yang saat ini sudah semakin banyak berkembang dengan segementasi- segmentasi yang semakin sempit. Masyarakat mulai dihadapkan pada kondisi untuk memilih. Dengan demikian arus efek media bisa langsung sampai pada audiens. Namun sekalipun demikian, adakalanya khalayak sangat tergantung pada informasi yang disampaikan oleh pihak tertentu yang dianggap berwenang. Sebagai contoh, saat kasus beberapa aliran sesat marak terjadi di Indonesia, secara legal dalam undang- undang sudah diatur ketentuan suatu aliran dikatakan sesat atau tidaknya. Resminya, aturan negara berada di atas segalanya tetapi pada praktiknya ada hal yang dianggap paling final apabila sebuah fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mengapa justru yang dijadikan pedoman  keputusan dari MUI? Hal itu kembali pada mayoritas orang Indonesia yang selain faktor geografis yang berpengaruh terhadap terbentuknya opinion leader, faktor agama juga dapat berpengaruh. Islam menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia.

Dalam ruang lingkup umat Islam, filter informasi akan kembali kepada organisasi yang menaunginya. Jadi pada kasus ini, opinion leader diduduki oleh pelaku komunikasi organisasi yang menyandang posisi mayoritas. Dari komunikasi organisasi yang dimaksud di atas sesungguhnya masih bisa diturunkan ke dalam kelas interpersonal yaitu berupa figur KH. Abdurrahman Wahid, Amin Rais, dan ulama- ulama lainnya. Sebenarnya masih banyak contoh tentang adanya peran opinion leader dalam komunikasi, terlebih dalam SKI apalagi jika ditrunan dalam cakupan geografis yang lebih sempit. Garis besar dari teori limited effect adalah adanya tiga poros yaitu media massa, audience dan opinion leader.

Berhubung daerah-daerah di luar kota juga sedah terjamah oleh perkembangan teknologi informasi maka tidak menutup kemungkinan jika masyarakat sudah memliki pola konsumsi media massa, baik itu cetak maupun elektronik. Namun, pada prartiknya, apa yang disampaikan media kepada khalayak juga tak sesempurna yang didambakan. Untuk hal- hal yang laten seperti agama dan kepercayaan, peran opinion leader sangat kental nuansanya sebagai pamong yang menetralisir arus informasi.

12.2.2 Penggunaan Teori  Persuasi  Komunikasi

            Karena proses komunikasi berlangsung dalam spektrum sosial, maka beberapa teori komunikasi yang menjadi rujukan dan dianjurkan untuk perubahan diri, kelompok, dan sosial-masyarakat berkaitan dengan pembangunan, yakni: (1) teori-teori komunikasi interpersonal; (2) teori-teori komunikasi kelompok; dan (3) teori-teori komunikasi massa. Beberapa teori ketiga bentuk komunikasi tersebut, yakni:

12.2.2.1 Teori-Teori Komunikasi Anrtarpribadi

Menurut Joseph A. Devito dalam bukunya, The Interpersonal Communication: “Proses situasi antarpribadi, proses penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan umpan balik.” (Devito, 1989) Dalam situasi antarpribadi, proses komunikasi dapat berlangsung secara dialogis yang memungkinkan terjadinya interaksi. Mereka yang terlibat (partisipan) melakukan dua peran sekaligus, sebagai pembicara dan sebagai penerima, secara bergantian melalui tatap muka. Proses komunikasi ini dianggap beberapa pakar komunikasi sebagai bentuk komunikasi yang paling tua dalam ranah teori komunikasi, dan cara efektif dan paling ampuh dalam berbagai bentuk kegiatan persuasi untuk mengubah sikap, kepercayaan, dan opini bagi sebuah perubahan. Aplikasi teori dapat diterapkan pada tingkat praktis, yakni membantu mempermudah proses perubahan individu dan masyarakat secara umum.

1.      Teori Disonasi Kognitif (Theory of Cognitif Dissonance)

Teori disonasi kognitif merupakan salah satu varian teori konsistensi kognitif. Istilah disonasi kognitif diambil dari teori yang dikemukakan oleh Leon Festinger, yaitu ketidaksesuaian antara kognisi sebagai aspek sikap dan perilaku yang terjadi pada diri seseorang. Teori ini banyak berhubungan dengan sikap, perubahan sikap, dan persuasi. Semua teori konsistensi dimulai dengan premis yang sama, yaitu “semua orang lebih menyukai konsistensi dibandingkan dengan inkonsistensi”. Konsistensi merupakan prinsip utama dalam proses kognitif dan perubahan sikap akibat informasi yang merusak keseimbangan (Littlejohn, 1996).

Sebagian besar pandangan teori kognitif percaya bahwa manusia memperoleh informasi yang diterima melalui lima tahap: Pertama, sensory input. Pada tahap ini terjadi proses pengindraan terhadap stimulus yang ada di lingkungan. Tidak semua stimulus akan diserap oleh alat indra. Hanya stimulus yang sesuai dengan kebutuhan saja yang masuk dalam proses ini. Kedua, central proccessing. Pada tahap ini terjadi proses pemberian makna (presepsi) terhadap informasi yang masuk. Pemberian makna adalah proses yang rumit dan melibatkan banyak faktor internal dan eksternal. Ketiga, information storage. Pada tahap ini penyimpanan informasi yang masuk ke gudang memori manusia. Ada dua tipe gudang memori, jangka panjang (long term memory) dan jangka pendek. Keempat, indormation retrieval. Pada tahap ini terjadi pemanggilan kembali informasi yang disimpan dalam gudang memori. Kelima, utilization. Pada tahap ini terjadi proses bagaimana cara kita memanggil dan mentransformasikan informasi yang akan mempengaruhi perilaku nonverbal dan pembicaraan yang akan dilakukan (Greffin, 2003).

2.      Teori Pertukaran Sosial

Teori ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengaharap sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Thibault dan Kelley, dua orang pemuka utama dari model ini, menyimpulkan bahwa pertukaran sosial menurut mereka adalah “Setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan jika ditinjau dari segi ganjaran, biaya, laba, dan tingkat perbandingan.”

Asumsi ganjaran tersebut, diartikan seebagai setiap akibat yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran itu dapat berupa uang atau penerimaan sosial atas dukungan terhadap nilai yang dipegangnya. Biaya diartikan sebagai setiap akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya itu dapat berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri, serta kondisi-kondisi lain yang dapat menimbulkan efek yang tidak menyenangkan. Sedangkan hasil atau laba diartikan sebagai ganjaran dikurangi biaya. Bila seseorang merasa dalam suatu hubungan interpersonal, tidak memperoleh laba sama sekali, pasti ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan laba. Dan tingkat perbandingan menunjukkan ukuran baku yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ukuran baku ini dapat berupa pengalaman individu pada masa lalu atau alternatif hubungan lain yang terbuka baginya. Bila pada masa lalu seorang individu mengalami huungan interpersonal yang memuaskan, tingkat perbandingannya akan turun.

12.2.2.2 Teori-Teori Komunikasi Kelompok

Kelompok adalah sekumpulan orang yang berinteraksi yang mempunyai tujuan bersama. Sejumlah teori tentang tingkah laku kelompok kecil telah dikembangkan dan banyak di antaranya menunjang usaha-usaha memahami gejala kelompok kecil. Berikut ini sejumlah teori yang mempunyai relevansi besar bagi perkembangan komunikasi kelompok.

1.      Teori Keseimbangan dari Heider

Ruang lingkup teori keseimbangan (balances theory) dari Heider adalah mengenai hubungan-hubungan antarpribadi. Teori ini berusaha menerangkan bagaimana individu sebagai bagian dari struktur sosial cenderung untuk berhubungan satu sama lain. Salah satu cara bagaimana suatu kelompok dapat berhubungan  ialah dengan menjalin komunikasi terbuka. Anggota kelompok dapat merumuskan dan menyampaikan pesan-pesan  yang dirumuskan oleh anggota kelompok yang lain. Akan tetapi, Teori Heider tidak mencakup komunikasi terbuka semacam ini. Teori Heider memusatkan perhatiannya pada hubungan intrapribadi yang berfungsi sebagai “daya tarik”. Dalam hal ini, daya tarik menurut Heider adalah semua keadaan kognitif yang berhubungan dengan perasaan suka dan tidak suka terhadap individu-individu dan objek-objek lain. Dengan demikian, teori ini berkepentingan secara khusus dengan apa yang diartikan sebagai komunikasi intrapribadi, yaitu menaruh perhatian pada keadaan-keadaan intrapribadi tertentu yang mungkin mempengaruhi pola-pola hubungan dalam kelompok. Teori ini bermanfaat untuk menerangkan beberapa kejadian komunikasi terbuka dalam kelompok, walaupun tidak secara langsung berhubungan dengan tingkah laku pesan.

2.      Teori A-B-X dari Newcomb

Model dari Newcomb dapat membantu ahli komunikasi kelompok menjelaskan dan memperkirakan tingkah laku kelompok yang beranggotakan 2 orang. Teori ini memusatkan perhatian pada pola hubungan yang ada di antara 2 individu dalam berinterkasi dan pada objek yang mempengaruhi interaksi di antara mereka. Sistem A-B-X dari Newcomb memperluas teori hubungan intrapribadi dari Heider sampai kepada interaksi yang terjadi di antara anggota dari kelompok yang hanya terdiri dari 2 orang. Model dari Newcomb melibatkan 3 unsur, yaitu: A dan B, yang mewakili 2 orang individu yang berinteraksi; dan X sebagai objek pembicaraan. Menurut Newcomb, tingkah laku komunikasi terbuka antara A dan B dapat diterangkan melalui kebutuhan mereka untuk mencapai keseimbangan atau keadaan simetris antara satu sama lain dan juga terhaddap X.

Komunikasi terjadi karena A harus berorientasi terhadap B dan X. Untuk mencari keadaan yang simetris, A berusaha untuk melengkapi dirinya dengan informasi tentang orientasi B terhadap X. Jika A menemukan keadaan yang tidak seimbang di antara mereka, B dengan sendirinya juga akan mempunyai dorongan yang sama terhadap orientasi A. Besarnya pengaruh akan ditanamkan oleh A dan B terhadap satu sama lain, serta kemungkinan usaha masing-masing dalam meningkatkan keadaan simetris melalui tindakan komunikasi akan meningkat pada saat daya tarik dan intensitas sikap terhadap X meningkat. Dengan demikian, pada mode ini komunikasi merupakan cara yang biasa dan efektif bagi orang yang mengorientasikan dirinya terhadap lingkungannya (Severin dan Tankard, 2005).

1.      Teori Perbandingan Sosial dari Festinger

Teori atau pendekatan perbandingan sosial mengemukakan bahwa tindak komunikasi dalam kelompok berlangsung karena adanya kebutuhan dari individu untuk membandingkan sikap, pendapat, dan kemampuannya dengan individu lain. Dalam pandangan teori perbandingan sosial, tekanan seseorang untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya akan mengalami peningkatan jika muncul ketidaksetujuan yang berkaitan  dengan suatu kejadian atau peristiwa. Kalau tingkat pentingnya peristiwa tersebut meningkat maka hubungan dalam kelompok (Group Cohesiveness) juga menunjukkan peningkatan. Selain itu, setelah suatu keputusan kelompok dibuat, para anggota kelompok akan saling berkomunikasi untuk membuat mereka lebih merasa senang dengan keputusan yang dibuat tersebut.

Menurut Festinger, kita cenderung mengarahkan komunikasi kita kepada mereka yang dalam struktur sosial kita diharapkan lebih dekat. Teori perbandingan sosial ini diupayakan untuk dapat menjelaskan bagaimana tindak komunikasi para anggota kelompok mengalami pentingkatan atau penurunan (Goldberg dan Larson, 1985).

2.      Teori Sosiometris Moreno

Sosiometris merupakan sebuah konsepsi psikologis yang mengacu pada suatu pendekatan metodologis dan teoritis terhadap kelompok. Teori ini berasumsi bahwa individu-individu dalam kelompok yang merasa tertarik satu sama lain, akan lebih banyak berkomunikasi, sebaliknya individu-individu yang saling menolak, hanya sedikit atau kurang melaksanakan tindak komunikasi.

Tataran atraksi atau ketertarikan dan penolakan (repulsion) dapat diukur melalui alat tes sosiometri, dimana setiap anggota diminta untuk memberi jenjang atau peringkat terhadap anggota lainnya, dalam kerangka memberikan ketertarikan antarpribadi dan keefektifan tugas. Dengan menganalisis struktur pola kelompok melalui sosiometri ini, seseorang dapat menentukan  bagaimana kelompok yang kurang kompak, dan produktif terbentuk.

3.      Teori Analisis Proses Interaksi dari Bales

Menurut Bales, jika suatu kelompok berorientasi pada tugas, pembagian kerja, perbedaan peranan, dan perbedaan wewenang yang ada, dapat menciptakan banyak kesulitan antarpribadi yang dapat mempengaruhi solidaritas kelompok. Kesulitan-kesulitan ini menimbulkan tekanan untuk memuaskan kebutuhan antarpribadi para anggota kelompok. Pandangan Bales, penting khususnya bagi ahli komunikasi kelompok karena ia sering diminta untuk membantu kelompok-kelompok yang menderita akibat ketengangan mental yang diciptakan oleh tekanan-tekanan kontradiktif yang ada kaitannya dengan tugas dan kebutuhan antarpribadi.

12.2.2.3 Teori-Teori Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung dengan menggunakan media massa yang dikelola secara melembaga yang ditujukan untuk sejumlah besar orang tak terbatas., anonim, dan heterogen (Mulyana, 2000). Pesan-pesan dalam bentuk komunikasi lain seperti komunikasi antarpribadi, dan komunikasi kelompok dapat disampaikan melalui media massa. Beberapa teori tersebut, yakni:

1.      Teori Kategori Sosial (Social Categories Theory)

Dikemukakan oleh Melvin De Flleur yang merupakan pengembang teori perbedaan individu dengan sumber informasi yang berbeda. Teori ini berasumsi bahwa terdapat perkumpulan-perkumpulan, kebersamaan atau kategori-kategori sosial pada masyarakat yang perilakunya sama ketika diterpa media massa. Kategori sosial ini dapat dilihat dalam bentuk hobi, profesi, dan gaya hdiup.

1.      Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)

Pada awalnya menjadi bidang penelitian komunikasi massa yang bertujuan untuk memahami efek terpaan media massa, kini teori ini diaplikasikan pada perilaku konsumen. Berdasarkan hasil penelitian Albert Bandura, teori ini menjelaskan bahwa khalayak meniru apa yang mereka lihat di televisi, melalui suatu proses observation learning. Klapper menganggap bahwa “ganjaran” dari karakter TV diterima khalayak sebagai perilaku antisosial, termasuk menjadi toleran terhadap perilaku perampokan dan kriminalitas, menggandrungi kehidupan glamor seperti di TV. Melalui teori ini, pesan-pesan pembangunan dapat diaplikasikan dalam benak khalayak sehingga menimbulkan efek kognitif dan perilaku mereka sebagai sesuatu yang harus diterima.

2.      Teori Dependensi Media

Teori yang diperkenalkan oleh Sandra Bell Rokeach dan Melvin De Fleur merupakan loncatan besar dalam perkembangan efek media massa dalam masyarakat. Marshall McLuhan, dalam bukunya Understanding of Media: The Extensions of Man (1964), media tidak hanya memenuhi kebutuhuan informasi atau hiburan, tetapi juga fantasi yang belum terpenuhi lewat saluran komunikasi tradisional. Mengenai fenomena ketergantungan menurut George Gerbner menegaskan bahwa media masa turut memberi andil dalam memoles kenyataan sosial.

Menurut Teori Dependensi Media ini, ketika kita merasa sebagai khalayak media (massa), perilaku kita akan senantiasa memerlukan rujukan media dalam mencari pembenaran, peneguhan, atau legalitas untuk membentuk kepercayaan dan keyakinan kita dalam melakukan sesuatu. Perilaku ketergantungan terhadap informasi media demikian, pada derajat tertentu akan membentuk polarisasi kebutuhan permanen bagi khalayak. Cepat atau lambat, sadar atau tidak, ketergantungan ini mengarah pada kesenangan berlebihan, sehingga menciptakan kenikmatan semu terhadap media tersebut. Media berubah menjadi ikon pemuas kebutuhan hidup.

3.      Teori Difusi Inovasi

Teori ini merupakan teori yang populer di kalangan pelaku komunikasi pembangunan. Banyak para perencana pelaku pembangunan di negara-negara berkembang memanfaatkan teori ini utnuk mempengaruhi masyarakat dalam menerima ide atau  gagasan pembangunan. Tokoh yang terkenal, Everett M. Rogers (1983) mendefinisikan difusi sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Difusi adalah suatu komunikasi jenis khusus yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Unsur utama teori ini adalah : (1) inovasi; (2) yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu; (3) dalam jangka waktu tertentu; dan (4) di antara para anggota suatu sistem sosial. Inovasi adalah suatu ide, karya, atau objek yang dianggap baru oleh seseorang. Ciri-ciri inovasi yang dirasakan para anggota suatu sistem sosial menentukan tingkat adopsi: (1) relative advantage (keuntungan relatif); (2) compatibility (kesesuaian); (3) complexity (kerumitan); (4) trial ability (dapat diuji coba); (5) observe ability (dapat diamati).

13.2 Perkembangan Sistem Komunikasi Pedesaan Indonesia

Dengan berkembangnya teknologi komunikasi, tidak berarti dapat memudahkan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang ada diIndonesia untuk berkomunikasi secara lancar. Ini bisa saja disebabkan oleh letak geografis dari daerah itu sendiri. Mulai tahun 2005 masyarakat di pedesaan, daerah terpencil, daerah tertinggal, pedalaman hingga daerah-daerah terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetangga seharusnya sudah dapat menikmati telepon dan internet dengan program ICT Pedesaan. Dikarenakan ulah pihak-pihak tertentu yang mengutamakan kepentingan kapitalis, mengobral janji investasi akhirnya masyarakat pedesaan di 40.000 desa hingga saat ini belum mendapatkan sarana telekomunikasi minimal layanan dasar (voice) berupa telepon.

Berbagai cara dilakukan, tender-tender digelar namun tak berujung. Rakyat pedesaan yang menjadi korban, terpuruk dan semakin terpuruk ditengah-tengah himpitan ekonomi yang semakin membumbung akibat kenaikan BBM, tarif dasar listrik, mahalnya sembako dan ketiadaan lapangan kerja. Pemerintah daerah seperti yang diamanatkan UU Telekomunikasi Nomor. 36 Tahun 1999 sebenarnya sangat ideal untuk membuka komunikasi masyarakat pedesaan dari keterisoliran akibat tidak tersedianya sarana telekomunikasi serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pedesaan disamping membuka lapangan kerja baru di sektor telekomunikasi.

13.2.1 Rakyat Menggugat

Sayangnya rakyat Indonesia khususnya di pedesaan belum mengetahui rencana pemerintah yang sebenarnya yang seharusnya sudah menyediakan sarana telekomunikasi di pedesaan, daerah terpencil, daerah tertinggal, pedalaman hingga daerah-daerah terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Sarana transportasi dan kondisi cuaca yang menghambat serta ketidaktersediaan sarana telekomunikasi yang mengisolir rakyat di pedesaan, pedalaman sehingga rakyat di pedesaan tidak mengetahui hak-haknya dalam kompetisi di sektor telekomunikasi.

Seandainya rakyat pedesaan mengetahui dan mengerti hak-hak kompetisi pada sektor telekomunikasi, mungkin mereka akan menggugat pemerintah, memaksa pemerintah untuk segera membangun sarana telekomunikasi di desanya. Mungkin mereka akan menggugat BRTI untuk segera mengeluarkan regulasi pembangunan sarana telekomunikasi di Pedesaan dimana investor-investor sektor telekomunikasi diarahkan untuk membangun sarana telekomunikasi di pedesaan, di 40.000 desa. Masyarakat di 40.000 desa tidak perlu kode akses SLJJ yang hanya diberlakukan di 5 kota besar saja. Rakyat Indonesia khususnya dipedesaan sudah lama menunggu sarana telekomunikasi tersedia di desanya. Secara geografis, wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau jadi kendala pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi yang merata, selain keadaan ekonomi Indonesia yang sedang carut-marut dilanda krisis menjadi faktor penghambat.

Belum lagi secara realitas perkembangan pembangunan Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa sehingga masih terdapat ketimpangan perkembangan sektor ini. Tidak heran jika banyak kasus-kasus krusial yang disebabkan karena tidak adanya sarana komunikasi yang memadai. Contohnya saja wabah diare di Papua sulit dipantau akibat kesulitan sarana komunikasi (Kompas, 2007) dan untuk melaporkan berita berjangkitnya wabah diare, seorang kepala puskesmas harus berjalan kaki selama tujuh hari untuk mencapai puskesmas lain yang mempunyai perangkat radio SSB (single side band). Atau pada peristiwa meningkatnya aktivitas Gunung Egon di Flores yang meletus pada akhir Januari 2004, pemantauan oleh Direktorat Vulkanologi di Bandung sulit dilakukan akibat belum adanya sarana komunikasi radio.

13.2.1 Usaha yang Dilakukan dan Akan Dilakukan dalam Meningkatkan Komunikasi Pedesaan

Untuk menjawab dan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dalam sistem komunikasi pedesaan tidaklah mudah dan memerlukan pemikiran dari para pakar dan putra-putri bangsa terbaik di negeri ini. Beberapa gagasan sederhana yang mungkin bisa menambah perbendaharaan wacana dalam pembangunan sistem komunikasi di Indonesia, yang dapat menjangkau dan dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri ini antara lain :

  1. dalam membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi seyogianya tidak hanya bertumpu kepada komunikasi telepon kabel dan seluler/satelit saja. Melihat kondisi ekonomi kita yang terpuruk, yang terpenting dalam pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi adalah segi biaya yang murah. Penghematan biaya seperti yang diusulkan pakar telekomunikasi DR Onno Widodo Purbo (Kompas) perlu dijadikan alternatif yang bisa dilakukan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Untuk daerah-daerah kepulauan atau pedalaman yang sulit dijangkau komunikasi kabel dan seluler bisa digunakan komunikasi radio, seperti HF (high frequency) dan VHF (very high frequency). Sistem komunikasi tersebut memang agak atau bahkan sudah terpinggirkan (marjinal), namun dalam kondisi geografis dan keadaan ekonomi bangsa ini, sistem komunikasi radio itu dapat menjadi alternatif pilihan. Sistem komunikasi utama (kabel dan satelit) jika diintegrasikan dengan sistem komunikasi radio mungkin bisa menjadi salah satu solusi dalam rangka pemerataan informasi.
  2. untuk meningkatkan sumber daya manusia yang melek teknologi informasi perlu ada gerakan melek teknologi informasi yang tidak hanya bagi masyarakat kota, namun juga masyarakat pedesaan. Hasil survei yang dilakukan Lapan pada tahun 2003, ternyata banyak operator komunikasi radio di pemerintah kabupaten (subbagian sandi dan telekomunikasi) di luar Jawa yang masih memerlukan peningkatan kemampuan. Belum lagi masih banyak ibu kota kecamatan yang belum terjangkau sarana komunikasi sama sekali. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan komunikasi radio tersebut. Perlu juga mendorong masyarakat atau pemerintah daerah (kabupaten dan kecamatan) untuk menggunakan sarana komunikasi alternatif (marjinal) yang lebih murah untuk mendukung operasional rutin.
  3. perlunya koordinasi dan kerja sama antara lembaga penelitian yang berkompeten dengan telekomunikasi, seperti Lapan, LIPI, BPPT, LEN, dan yang lainnya, ataupun perguruan tinggi teknik yang tersebar di negeri ini. Diharapkan, mereka bisa bekerja sama membantu pemerintah untuk menyiapkan dan mewujudkan masyarakat informasi pada tahun 2015. Sudah seharusnya hasil riset yang telah dilakukan dengan biaya yang tidak kecil bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat untuk menyongsong terwujudnya masyarakat informasi.

Perkembangan jasa telekomunikasi memainkan peran penting dalam memicu perkembangan kondisi sosial dan ekonomi suatu wilayah. Sayangnya, perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia yang semakin marak sejak ditemukannya teknologi “wireless-phone”, masih terpusat di kawasan perkotaan.  Sebaliknya, dari total 67.000 desa di seluruh Indonesia, sebanyak 43.000 desa belum memiliki akses telekomunikasi apapun. Padahal, 80% wilayah Indonesia adalah wilayah pedesaan.

Persoalan ini menjadi keprihatinan Dr. Ir. Joko Siswanto MPA, ahli manajemen inovasi bisnis pada Program Studi Teknik Industri ITB. Tidak berhenti pada tatar keprihatinan semata, Dr Joko Siswanto bersama tim riset ICT ITB berupaya memberikan sumbangsih dalam bentuk solusi nyata yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Berawal dari inventory IP PBX tahun 2003, Joko Siswanto memimpin tim riset yang merancang sistem dan skema bisnis teknologi komunikasi pedesaan berkelanjutan. Penelitian yang terpilih sebagai riset unggulan ITB ini bernama Rular Next Generation Network (R-NGN). R-NGN yang berbasis teknologi 4G dikembangkan dengan menerapkan lima jenis teknologi sekaligus yaitu, Internet Protocol (IP), Multimedia, Wireless Ethernet Bridge, Soft-Switch, dan Sistem DSP (Langi, 2006).

R-NGN mampu menyediakan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mulai dari telepon, sms, akses internet dan layanan multimedia bertarif murah bagi daerah pinggiran yang saat ini belum terjangkau jaringan telekomunikasi manapun. Menurut Joko Siswanto, skema pemanfaatan R-NGN bagi pemberdayaan ekonomi pedesaan yang paling tepat adalah dengan sistem franchise yang terbagi dalam tiga tahap yakni inisiasi awal (initiation), tahap perkembangan (development), dan tahap perbanyakan (replication). Tahap pertama dan kedua telah diterapkan di Kawasan Punclut, Bandung Utara yang sejak tahun 2004 ditetapkan sebagai ‘a smart community test-bed’. Aplikasi yang lebih luas (tahap tiga) terlaksana  bulan Maret 2007di Kabupaten Subang. Disini R-NGN akan dikelola oleh koperasi masyarakat sehingga diharapkan berkembang menjadi unit usaha lokal. Joko Siswanto menambahkan bahwa skema bisnis yang bertujuan untuk menumbuhkan wirausahawan lokal ini, akan berkembang maksimal jika masyarakat sebagai local entrepreuners mendapatkan dukungan dari segenap stakeholder.

Stakeholder yang dimaksud adalah pemerintah yang memiliki kewenangan dalam aspek regulasi, provider telekomunikasi, universitas (ITB) yang dapat memberikan pembinaan teknis dan bantuan permodalan dari bank atau lembaga kredit keuangan. Publikasi riset ini diataranya dalam Proceeding of International Conference on Rural Information and Communication Technology 2007, Bandung, 6-7 Agustus 2007. Menyusul dalam Proceeding of International Conference of APIEMS 2007, 10-12 Desember 2007 mendatang.

Tidak hanya itu, pemerintah juga berpendapat bahwa yang menarik perhatian adalah peranan komunikasi tradisional sebagai penciptaan dinamika nilai sosial budaya masyarakat yang berfungsi dalam upaya transformasi pembangunan desa. Dengan demikian untuk mencapai hasil nyata pembangunan sarana utama menggairahkannya dapat diamati dari berbagai aspek yang sangat dominan mempengaruhi penggerakkan antara lain: perilaku manusia, motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan human relations. Sebab pada dasarnya penggerakkan sebagai salah satu fungsi organik memiliki dampak langsung terhadap perilaku masyarakat sebagai bagian yang dibangunun untuk melaksanakan kegiatan pembangunan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Nurudin, Sistem Komunikasi Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Amri Jahi, Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Dunia Ketiga : Suatu Pengantar, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

Sumadi Dilla, Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu, Simbiosa Media Rekatama, Bandung, 2007.

Jenis Dan Fungsi Media Rakyat

http://yakomapgi.wordpress.com/2007/07/19/media-rakyat-jenis-fungsi-dan-manfaatnya/

http://suryadifia.lecture.ub.ac.id

Masyarakat Tradisional

http://ifzanul.blogspot.com/2010/06/masyarakat-tradisional-masyarakat.html

Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan

http://www.crayonpedia.org/mw/SISTEM_PEMERINTAHAN_DESA_DAN_KECAMATAN_4.1_PRAYOGA_BESTARI

Media Tradisional

http://adiprakosa.blogspot.com/2008/01/media-tradisional.html

Media Rakyat
http://ebookbrowse.com/media-rakyat-bekti-doc-d59058147

Sistem Komunikasi Pedesaan
http://relagusmita.blogspot.com/2008/05/sistem-komunikasi-pedesaan.html

Penyuluhan Pembangunan Pedesaan
http://penyuluhanpembangunanperdesaan.blogspot.com/

Penerangan, Pers, dan Komunikasi Sosial
http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6725/

Prinsip-Prinsip Penyuluhan Pedesaan dan Pembangunan
http://www.scribd.com/doc/7895874/PrinsipPrinsip-Penyuluhan-Pembangunan

margonoipb.wordpress.com/…/desa-binaan-praktek-sosiologi2/

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29822/4/Chapter%20I.pdf

Penerangan dan Komunikasi Sosial
www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6987/

Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa
www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6496/

Pembahasan RUU Pembangunan Pedesaan
www.dpr.go.id/…/pembahasan_RUU_Pembangunan_Perdesaan.pdf

Perencanaan Pembangunan Desa
http://www.slideshare.net/DadangSolihin/perencanaan-pembangunan-desa-dan-kelurahan

Pembangunan Desa di Era Otonomi Daerah
http://bpm.grobogan.go.id/artikel/46-pembangunan-desa-di-era-otonomi-daerah.html

Manajemen Pembangunan Partisipatif
http://bapemas.jatimprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=287:sistem-manajemen-pembangunan-partisipatif-smpp&catid=88:kegiatan-sosbud-nama-bidang&Itemid=335

Sistem Komunikasi Pedesaan
http://nila-greenfresh.blogspot.com/2008/05/sistem-komunikasi-pedesaan-ii.html

Sistem Informasi Geografis
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_geografis

staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain…/Geo%20Komunikasi.pdf

Pemanfaatan Sateli Dalam Mendukung Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk TELE-EDUCATION
km.ristek.go.id/assets/files/910.pdf

Perbedaan Masyrakat Kota dan Desa
http://mohamadarifwicaksono.wordpress.com/2011/01/02/perbedaan-masyarakat-kota-dan-desa/

Sistem Komunikasi Perkotana dan Pedesaan
http://kampuskomunikasi.blogspot.com/2008/07/sistem-komunikasi-kota-dan-desa.html

Desa Binaan dan Praktek Sosiologi
margonoipb.wordpress.com/…/desa-binaan-praktek-sosiologi2/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s